SANGATTA – DPRD Kutai Timur menyoroti lambannya proses lelang barang dan jasa yang ditangani Panitia Pengadaan Barang dan Jasa. Masalah itu terungkap setelah DPRD mengadakan pertemuan langsung dengan PPBJ. Dari pertemuan tersebut, PPBJ mengakui bahwa mereka kewalahan karena kekurangan personel sehingga proses lelang terkesan sangat lambat dan berpotensi tidak semua paket selesai diproses.
Anggota DPRD Kutim, Rahmadani, mengatakan bahwa kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena sisa waktu pelaksanaan lelang sudah sangat terbatas. “Kami sudah melakukan pertemuan dengan PPBJ, terkait dengan proses lelang barang dan jasa yang terkesan lamban. Bahkan dikhawatirkan tidak terlaksana semua, karena sisa watu untuk melakukan lelang tingga sehari. Meskipun demikian, PPBJ mengatakan tetap mengusahakan agar semua bisa lelang,” jelasnya.
Menurut Rahmadani, PPBJ hanya diperkuat sekitar sepuluh orang bersertifikasi yang berasal dari sejumlah dinas. Jumlah tersebut sangat jauh dari cukup untuk menangani ribuan paket pekerjaan. “Contoh, Perkim dengan 5400 paket. Kalau hanya dikerjakan 10 orang, ini artinya satu orang mengerjakan 500 paket. Kelihatan ini memang sulit. Karena itu kami sarankan dikembalikan saja ke SKPD masing masing,” ucapnya.
Ia menilai bahwa jika PPBJ tidak mampu menyelesaikan seluruh proses lelang, maka DPRD tidak akan ragu melakukan evaluasi menyeluruh. Kinerja yang tidak optimal dinilai dapat berdampak langsung pada penyerapan anggaran daerah. Meski demikian, berdasarkan diskusi dengan Ketua DPRD Kutim, PPBJ akan diberikan waktu tambahan agar proses lelang dapat dirampungkan dan tidak menimbulkan penilaian negatif dari pemerintah pusat. “Nanti pemerintah pusat bilang, dikasi anggaran segini saja tidak mampu, apalagi kalau lebih. Jadi imbasnya ke situ,” pungkasnya.
DPRD berharap PPBJ bersama seluruh SKPD dapat mengambil langkah cepat dan terukur agar seluruh paket lelang dapat terselesaikan dan pembangunan daerah tidak terhambat. (Adv)
