Rapat Dengar Pendapat DPRD Berau Membahas Yayasan Penyu Indonesia

Yayasan Penyu Indonesia

TANJUNG REDEB, HARIAN UTAMA – Dahniar Rahmawati,angkat bicara terkait permasalahan pulau Blambangan dan sambit Membahas konflik yang terjadi antara Yayasan penyu Indonesia (YPI ) dengan Maratua peduli Penyu (MALIPE) di RDP DPRD beberapa waktu lalu, belum menemukan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak.

Rapat dipimpin oleh wakil ketua 1 DPRD Syarifatul syadiah,dan di hadiri oleh anggota DPRD. Rapat yang di gelar di ruang rapat gabungan fraksi DPRD Berau tersebut, mengharuskan Dahniar Rahmawati, selaku kepala dinas perikanan ini angkat bicara selaku meluruskan perselisihan yang terjadi.

Di dalam rapat tersebut, Dahniar Rahmawati mengatakan, Sesuai dengan surat kepala BPSPL bahwa adanya perlakuan adanya pengakuan akan mengeluarkan pulau Blambangan dari area kerja yaitu Yayasan penyu Indonesia (YPI). Memang ada 2 sisi di pulau tersebut yakni sisi darat dan sisi air, Untuk sisi air nya kami sudah melakukan kordinasi terkait dengan permasalahan ini, namun terkait dengan urusan pulaunya itu semua kan kewenangan kabupaten .

Memang ini yang kami tunggu,atas apa yang disampaikan dari pihak YPI tersebut memang ini ada benarnya, sebelum nya dinas perikanan sebelum saya sudah pernah mengajak kedua belah pihak ini untuk bekerja sama namun keliatannya belum berhasil.

Terus kaitannya dengan kordinasi dengan pihak BPSDA memang surat tersebut sudah di tembuskan ke pihak BPSD . “Memang Saya juga melihat surat itu juga harus lebih di rapikan lagi isinya,”ucapnya.

Saya disini sebagai kepala yang di amanah kan untuk melurus kan sebagimana yang telah terlontarkan. Dalam hal ini juga, Jadi PKS ini ,mulai dari BPSPL kantor pensi memang tidak melibatkan pemerintah kabupaten Berau.

“Memang saya yang melihat nya ini tugas PKS itu sebenarnya tidak dua belah pihak saja melainkan seluruh nya harus terlibat,”tuturnya. Dahniar juga menjelaskan, sejak dari awal juga administrasinya yang dimulai dari pusat hingga sampai ke provinsi sudah kami miliki, “Kami juga memegang janji dari BPSPL dalam hal ini KKP, untuk pengamanan penyu dan sebagainya memang wajar dari karena memang sebagai itu poksinya, “Tutupnya.(PiN/adv).

video rapat dengar pendapat kantor dprd berau

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *