Sangatta – Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memberikan perhatian khusus terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), mengingat jumlah siswa yang mendaftar setiap tahun selalu berbeda. Hal ini menjadi perhatian utama karena berdampak pada kebutuhan ruang kelas baru (RKB) di setiap sekolah.
Sayid Anjas, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kutim, menekankan pentingnya mengetahui jumlah pendaftar peserta didik setiap tahunnya untuk memudahkan perencanaan pembangunan RKB di setiap sekolah.
“Dengan mengetahui jumlah pendaftar peserta didik setiap tahunnya, maka akan memudahkan dalam membuat perencanaan ruang kelas baru (RKB) di setiap sekolah,” ucap Anjas pada Rabu (05/7/2023).
Hal itu diungkapkannya lantaran beberapa sekolah di Kutim diketahui masih kekurangan ruang kelas. Sehingga dibutuhkan pembangunan RKB untuk memaksimalkan proses PPDB. Beberapa sekolah di Kutim diketahui masih kekurangan ruang kelas, sehingga perlu dilakukan pembangunan RKB untuk memaksimalkan proses PPDB.
Dengan mengetahui sekolah-sekolah yang menjadi favorit dan banyak pendaftar, data tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan RKB setiap tahun. Data yang akurat akan menjadi dasar bagi pihak legislatif untuk mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun ruang kelas baru di sekolah-sekolah yang membutuhkannya.
“Kan sudah diketahui SD dan SMP favorit yang mana, tentu banyak siswa yang mendaftar di sana. Harusnya itu bisa jadi pertimbangan setiap tahunnya, terutama untuk menambah ruang kelas baru,” sebutnya.
Sayid Anjas menekankan bahwa pemahaman mendalam mengenai preferensi dan antusiasme peserta didik baru harus menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan RKB. Pemahaman ini harus berdasarkan data riil dan bukan hanya spekulasi atau asumsi semata.
Dalam menghadapi PPDB setiap tahunnya, DPRD Kutim berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang diperlukan untuk membangun RKB guna memastikan bahwa kebutuhan pendidikan masyarakat terpenuhi dengan baik dan kualitas pendidikan dapat ditingkatkan.
“Yang jelas, kami (dewan) dapat mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun ruang kelas baru,” pungkasnya. (hu02)
