Sangatta – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Arfan, meminta pemerintah kabupaten Kutim untuk bekerja dengan tingkat kecepatan yang lebih tinggi dalam melaksanakan program kerja dan penyerapan anggaran.
Menurut Arfan, realisasi anggaran hingga pertengahan tahun 2023 masih rendah, terutama dalam hal program kerja dan pembangunan daerah melalui Multi Years Contract (MYC).
“Pemerintah harus bekerja dengan kecepatan dan upaya ekstra, bahkan 24 jam. Karena realisasi anggaran kita masih sangat rendah,” ujar Arfan.
Ia mengatakan bahwa jika Pemerintah Daerah Kutim, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kutim dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), tidak bekerja dengan tingkat kecepatan yang tinggi, maka program pembangunan berisiko menumpuk pada akhir tahun 2023, seperti yang telah terjadi sebelumnya.
Selain itu, percepatan pelaksanaan pembangunan juga penting untuk menghindari terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Arfan memprediksi bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan Kutim tahun 2023 akan mengalami peningkatan yang signifikan.
Ia berharap agar pada tahun 2023 tidak akan ada lagi Silpa. “Harapan kami untuk tahun ini tidak ada Silpa lagi, karena akan memberikan beban yang berat,” harapnya.
Arfan meminta Dinas PUPR dan Dinas Perkim untuk mengejar target pembangunan sebelum batas waktu yang ditentukan, yaitu akhir tahun.
“Pembangunan harus diselesaikan tepat waktu, tidak boleh ditunda. Jika ditunda, akan terjadi Silpa lagi,” tegasnya.(hu02)
