Tanjung Redeb, Harian Utama- DPRD Berau memberikan tinta merah untuk pelayanan di RSUD Abdul Rivai. Catatan tersebut berdasarkan laporan masyarakat mengenai standar pelayanan yang belum memenuhi target.Pihaknya pun langsung lakukan sidak ke RSUD Abdul Rivai pada Senin (30/5/22) yang dilakukan oleh Ketua DPRD bersama Komisi 1 Bidang Pemerintahan DPRD Berau.
Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengatakan, ada beberapa keluhan yang dilaporkan terkait pelayanan oleh rumah sakit tipe C itu. Diantaranya, antrean yang membludak belakangan ini yang disebabkan oleh mekanisme pendaftaran pasien yang belum efektif. Salah satunya, sistem pendaftaran yang dilakukan secara daring dinilai belum tepat.
Dirinya mengaku, berdasarkan laporan masih banyak masyarakat yang belum paham terkait dengan pelayanan yang dilakukan menggunakan aplikasi jaringan internet itu. Alih-alih mempermudah pelayanan justru malah membuat masyarakat semakin tidak mengerti terhadap sistem pelayanan itu.”Tentu, seperti pendaftaran via online ini belum tepat.
Sementara, masih banyak masyarakat yang tidak mengerti pengoperasian teknologi serta banyak juga masyarakat desa yang tidak memiliki handphone android,” tuturnya, Senin (30/5).Ia pun menambahkan, apabila harus dilakukan secara daring mengingat jarak Kabupaten Berau yang cukup luas tentu harus dilakukan sosialisasi kepada setiap elemen termasuk masyarakat.
Tujuannya, untuk menjangkau masyarakat hingga pesisir bahkan yang tidak kebagian jaringan internet.Selain itu, Madri juga menyoroti penyebab antrian yang panjang turut disebabkan oleh over kapasitas dari rumah sakit level utama itu. Hal ini pun menjadi perhatian olehnya kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk fokus membenahi pelayanan dalam rumah sakit yang sudah ada saat ini.”Jangan sampai terlalu fokus untuk membangun rumah sakit tipe B, tetapi rumah sakit yang sudah ada malah terlupakan.
Apalagi ini menyangkut ruang rumah sakit yang sudah overload,” ujarnya.Tak hanya itu, Madri turut menyoroti pengadaan alat kesehatan di rumah sakit itu cukup besar dari perhatian pemerintah. Pihak RSUD pun diminta perlu melakukan inventarisir fasilitas, baik ruangan maupun alat kesehatan yang sudah ada. “Jangan sampai hanya menuntut anggaran tapi pelayanan yang diberikan tidak sesuai harapan masyarakat,” katanya.
Pihak legislatif pun mengklaim, sudah menjadi tugas Direktur RSUD yang Barus saja dilantik itu untuk membenahi blundernya pelayanan rumah sakit yang sudah ada. Madri meminta, pihak RSUD utamakan prioritas pelayanan prima untuk pemenuhan kesehatan bagi masyarakat agar tidak banyak pasien yang dirujuk ke luar daerah. “Karena ini menyangkut nyawa manusia. Saya harap ini menjadi tugas bagi mereka. Jangan sampai karena pelayanan yang belum optimal ini justru memakan korban,” imbuhnya.
Sementara, Direktur RSUD, Jusram mengatakan, pihaknya bersedia untuk membenahi beberapa keluhan terkait pelayanan prima sebagaimana yang disampaikan oleh DPRD Berau. Termasuk dalam pengadaan alat kesehatan, Jusram pun mengaku, masih ada beberapa alat kesehatan yang mandek lantaran belum adanya tenaga sumber daya manusia yang paham dalam pengoperasian alat tersebut.”Seperti hemodialisis atau alat cuci darah itu di rumah sakit sendiri belum memenuhi persyaratan lantaran SDM yang terbatas. Sementara, jumlah pasien yang membutuhkan hemodialisis selalu bertambah 3 pasien,” terangnya.
“Untuk pengoperasiannya saja harus dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam yang sudah melakukan pelatihan selama 6 bulan. Sementara, belum ada yang melakukan pelatihan. Kalau sampai sekarang belum bisa tertangani saya sendiri yang siap turun tangan” sambungnya.Selanjutnya, dokter spesialis penyakit dalam di rumah sakit yang sama itu juga menilai, terjadinya antrean pasien yang membludak di RSUD disebabkan adanya penambahan dokter spesialis yang tidak diikuti dengan penambahan ruangan yang ada. Ditambah tingginya minat pasien untuk menempati ruangan kelas VIP.”Tentu tidak seimbang, memang jumlah dokter spesialis di RSUD untuk tahun ini sudah bertambah, tetapi kami juga butuh tambahan ruang isolasi karena yang selama ini terpakai adalah ruang VIP,” jelasnya.
Adapun dirinya menilai prioritas pertama untuk pemenuhan pelayanan ialah pembenahan sistem pendaftaran serta mekanisme pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jusra mengaku bakal mengimbau setiap tenaga kesehatan untuk tetap memberikan pelayanan terbaik.”Tentunya prioritas pertama kami adalah membenahi tata kelola dan sistem pelayanan dimana ini akan seiring dengan akreditasi rumah sakit ini. Kami bakal saling bersinergi untuk mewujudkan akreditasi yang baik bagi rumah sakit ini,” pungkasnya. (HRR).
