SANGATTA – Asti Mazar, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), mengungkapkan harapannya agar semua jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kutai Timur mampu mengoptimalkan serapan anggaran sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Asti Mazar meminta agar para OPD di Kabupaten Kutai Timur dapat melaksanakan serapan anggaran dengan baik, mengingat tersedianya anggaran yang mencukupi dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur saat ini. Hal ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan yang merata di wilayah 18 Kecamatan yang ada.
“Dengan dukungan anggaran yang cukup besar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur saat ini, diharapkan anggaran tersebut dapat dimaksimalkan dengan baik untuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur,” ujar Asti Mazar saat ditemui oleh media.
Asti juga berharap agar setiap Perangkat Daerah (PD) dapat meningkatkan kinerjanya dan mengoptimalkan pelaksanaan seluruh program yang telah ditetapkan. Ia menekankan pentingnya menyelesaikan program-program tersebut dengan baik.
Sebagai anggota Partai Golongan Karya (Golkar), Asti mengingatkan bahwa pada tahun anggaran sebelumnya, berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ardiansyah Sulaiman, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 2,8 triliun yang tidak dapat diserap secara maksimal oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
“Nah, ini menjadi tugas kami selaku DPRD untuk memastikan agar supaya tidak terjadi kembali di tahun ini (2023) dan yang akan datang,” ujarnya.
Asti menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Kutai Timur akan melaksanakan pengawasan terhadap serapan anggaran tersebut. Hal ini merupakan tugas DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Selain itu, Asti juga menganggap bahwa salah satu unsur utama dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) adalah Pokok Pikiran (Pokir) yang diajukan oleh anggota DPRD. Pokir ini merupakan hasil dari penjaringan aspirasi masyarakat yang disampaikan langsung kepada anggota DPRD. Asti menekankan pentingnya untuk merealisasikan Pokir tersebut, karena merupakan bagian yang penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab DPRD dalam mewakili kepentingan masyarakat.
“Ini juga akan kami (DPRD) kawal dan perjuangkan agar bisa di wujudkan, termasuk memastikan pembangunan infrastruktur terutama jalan yang saat ini realisasinya baru mencapai 26 persen dari target yang ingin di capai oleh pemerintah daerah sebesar 50-60 persen,” pungkasnya.(hu02)
