Sangatta – Sekretaris Komisi B DPRD Kutim, Leny Susilawati Anggraini, menyampaikan bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan akses permodalan yang memadai. Banyak di antaranya yang membutuhkan dukungan finansial untuk mengembangkan usaha, namun terbentur berbagai kendala dalam mengakses pinjaman atau bantuan modal dari lembaga keuangan.
Ia menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan yang mempermudah pelaku UMKM untuk memperoleh modal, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha dengan lebih baik.
“Kami di DPRD akan mendukung penuh jika ada program pinjaman atau bantuan modal bagi pelaku UMKM, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha dengan lebih baik,” ujar Leny Susilawati saat ditemui awak media pada Kamis (07/11/2024).
Leny juga menekankan, bahwa pendampingan serta evaluasi yang tepat sangat dibutuhkan untuk memastikan UMKM di Kutim dapat tumbuh secara optimal. Menurutnya, kebijakan permodalan yang ramah bagi UMKM akan membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang dan memiliki daya saing yang lebih kuat.
“Kami berharap UMKM di Kutim bisa terus maju dan berkembang. Dengan pendampingan yang baik, semoga mereka bisa lebih mandiri dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” ucapnya.
Menurut Leny, pertumbuhan jumlah UMKM di Kutai Timur menunjukkan adanya potensi ekonomi yang signifikan. Namun, untuk mencapai perkembangan yang optimal, ia berharap pemerintah daerah terus berinovasi dalam menciptakan program yang memfasilitasi akses permodalan dan memberikan pendampingan berkelanjutan. Akses terhadap modal serta bimbingan usaha dinilai menjadi kunci utama agar UMKM dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi saat ini.
