Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan inovasi dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik untuk masyarakat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, David Rante, mengungkapkan bahwa salah satu kendala terbesar dalam tata kelola pemerintahan di Kutim adalah kekurangan SDM yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Menurutnya, hal ini perlu mendapat perhatian serius agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal.
“Di Kutai Timur, kita menghadapi masalah kekurangan SDM, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Oleh sebab itu, kami ingin agar pemerintah benar-benar memperhatikan hal ini agar tata kelola bisa berjalan dengan lebih baik,” ujar David saat diwawancarai awak media, Selasa (05/11/2024).
David juga menambahkan bahwa program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan SDM di pemerintahan daerah. Program ini, dengan dukungan pembinaan yang efektif, diharapkan dapat memastikan SDM ditempatkan sesuai dengan keahlian mereka.
Lebih lanjut, ia mendorong Pemkab Kutim untuk terus melakukan inovasi dan pembinaan SDM agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
“Mudah-mudahan dengan adanya program PPPK ini, dan sistem pembinaan yang tepat, SDM dapat ditempatkan sesuai kompetensi, bukan sekadar asal terisi saja,” pungkasnya.
