Harian Utama, Tanjung Redeb – Dewan perwakilan rakyat daerah menggelar rapat paripurna,menyampaikan hasil pembahasan Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Berau. Terdapat beberapa laporan dari panitia khusus kepada pemerintah kabupaten Berau.
Wakil Ketua Pansus Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban (LKPJ) DPRD Berau, Abdul Waris mengatakan, ada 17 rekomendasi penyajian data dalam LKPJ, di antaranya : turunnya pendapatan kabupaten Berau pada tahun 2020 sebesar 2,356 Triliun. Sedangkan, tahun 2021 sebesar Rp. 101 Triliun.
“Terkait kegiatan laporan di tuntut lebih aktual, serta memberikan instruksi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memberikan format yang jelas, dan tidak berdasarkan keinginan masing-masing OPD,” ujarnya, Rabu (25/5).
Selain itu, Waris juga menambahkan, diperlukan untuk menginstruksi kepada para pimpinan OPD untuk melakukan pemetaan terhadap rencana penggunaan rencana dengan mengukur skala prioritas di mulai dari 3 (tiga) bulan pertama,. Kedua, ketiga, dan keempat, sehingga tidak ada alasan bahwa kegiatan tidak dapat di laksanakan karena waktu.
Waris juga menyoroti penempatan ASN di setiap OPD sesuai bidang dan kemampuannya agar sesuai dengan “the right man on the right place” serta mengaktifkan kembali finger print untuk absensi ASN.
Kegiatan pelelangan juga memperhatikan kualitas pekerjaan efisiensi karena pengadaan sehingga terjadi pengembalian anggaran sampai 20 % sebagai bentuk SILPA. Selanjutnya, terhadap penggajian dan tunjangan ASN harus disesuaikan dengan kondisi OPD yang bersangkutan
“Kami juga melaporkan temuan terhadap pembinaan aparatur pemadam kebakaran dari anggaran 3.535.000,000 hanya terealisasi 491,304,730 atau dari 500 kegiatan yang terealisasi hanya 270,” terangnya.
Tim Pansus DPRD Berau turut menilai program peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata terutama jalan dan akses menuju destinasi wisata dengan berkoordinasi pada OPD terkait. Pengelolaan data kelautan dan perikanan harus lebih spesifik kepada jenis ikan serta harus sering di lakukan pemuktahiran agar dapat mewujudkan tata kelola perikanan yang berkelanjutan
Pansus mengharapkan kepada pemerintah daerah agar lebih serius melaksanakan di segala bidang. Termasuk juga lebih diprioritas bagi UMKM yang memiliki visi mengembangkan usaha dan melibatkan atau mengundang tenaga profesional/ahli di bidangnya.
Mereka juga menyoroti bahwa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTPSP) terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, proaktif dalam meningkatkan pengawasan, penegakan hukum setiap pelanggaran dokumen ijin, serta lebih sering untuk melakukan koordinasi dengan OPD yang terlibat dalam tim teknis pengawasan.
“Pemda juga perlu meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda. Kemudian, perlunya peningkatan sarana, prasarana dan ketersediaan ruang terbuka publik bagi masyarakat untuk, melakukan aktivitas olahraga,” imbuhnya.
Poin rekomendasi terakhir yang disampaikan Tim Pansus DPRD Berau ialah terkait honor tim bosda seharusnya ada kerja sama antar OPD Dinas pendidi dan bagian hukum. Ditambah pengusulan anggaran yang disertakan program dan waktu pelaksanaan.
Sementara, Bupati Berau, Sri Juniarsih mengklaim, keberhasilan Pemda dalam program kerja diantaran memprioritaskan pembangunan untuk kabupaten Berau tahun 2021. Dengan memperhatikan ekonomi makro dan isu Pemulihan ekonomi akibat covid-19, prioritas pembangunan di arahkan untuk pemulihan ekonomi melalui instrumen ekonomi kerakyatan, berupa komoditi atau aktivitas ekonomi yang di gerakan dari sektor pertanian yang menjangkau sampai ke kampung-kampung.
“Keberhasilan dalam menggerakkan ekonomi desa menjadi 8 pilar di antaranya, Pembangunan infrastruktur, Pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup, Pengembangan pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, dan Peningkatan daya saing dan produk usaha,” ujarnya.
Selain itu, bupati juga memaparkan keberhasilan dalam peningkatan investasi jangka panjang. Termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan ptimalisasi pemberdayaan masyarakat miskin. Disertai juga peningkatan kualitas pengelolaan SDA dan masyarakat desa secara lestari.
“Kami juga berhasil merealisasikan penataan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan dan sosial, peningkatan keanekaragaman pangan, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan dan kualitas menajemen publik,” pungkasnya. (HRR)
