SANGATTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Joni, mengakui bahwa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering kali terhambat oleh kompleksitas sistem penganggaran yang berlaku saat ini.
Sistem yang dinilai kompleks ini, menurut Joni, seringkali menjadi penyebab keterlambatan dalam tahapan pembahasan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Nantinya, Sistem Informasi Penganggaran Daerah (SIPD) ini atau faktor lainnya, menghambat proses pembahasan APBD,” ungkapnya.
Joni berharap pemerintah daerah meningkatkan kapasitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai pemerintah, terutama teknisi yang bertanggung jawab atas sistem SIPD. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses perencanaan penganggaran.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur perlu mengadakan pelatihan yang relevan dengan perkembangan sistem dan kemajuan dalam pengelolaan anggaran. Langkah ini dianggap krusial, terutama mengingat rencana pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur yang akan segera dilaksanakan.
“Kesalahan pemahaman dapat membuat kita tertinggal dari daerah lain,” tegas Joni.
Lebih lanjut, Joni menekankan pentingnya pemerintah daerah menyerap anggaran tahun ini secara maksimal, terutama karena program infrastruktur yang telah mulai diterapkan. (hu02)
