TANJUNG REDEB, HARIAN UTAMA- Ketua DPRD Berau, Madri Pani angkat bicara terkait keluhan masyarakat yang menilai lambannya Pemadam Kebakaran (Damkar) dalam menangani musibah kebakaran yang terjadi dijalan APT Pranoto yang menghanguskan 8 bangunan rumah dan 16 pintu sewaan di Gang Sopusorung dan Gang Manunggal, Kelurahan Gayam. Senin (19/09/2022).
Madri Pani meminta kepada Pemerintah Daerah dapat mendengar apa yang ia sampaikan, meskipun ia mengatakan dengan keras dan tegas bukan semata mata untuk menghabisi kinerja ataupun menekan pemerintah daerah (eksekutif).
“Saya berbicara itu justru harusnya menjadi perbaikan dan evaluasi-evaluasi kinerja pemerintah agar benar-benar respon dengan OPD-OPD nya. Apa kekurangan dan apa perbaikannya atau evaluasi apa yang harus dilakukan. Ya, kalau bisa direspons jangan sampai sudah terjadi kebakaran seperti Ini yang disalahkan kepala BPBD, janganlah,” ujar Madri Pani.
Madri Mengungkapan, ia mengetahui bahwasanya semenjak ia menjadi Ketua DPRD Berau, Kepala BPBD, Tamrin sempat meminta Backup beberapa kali kepada dirinya terkait peremajaan unit Damkar itu. “Saya tidak tahu kenapa tidak masuk di dalam anggaran. Kalau kita melihat kan mudah dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sudah jelas itu. Nah harusnya ada evaluasi dari bupati atau pemerintah daerah.
Bisa dilihat kalau kepala dinas atau OPD terkait itu melakukan pembohongan ataupun pencitraan didepan umum seketika bencana bisa dicek SIPD kan ada. Kalau memang tidak ada berarti inovasi pekerjaan mereka tidak ada dan tidak efektif,” Ucap Madri.
Lebih lanjut, Madri Pani pun menyatakan sikap bahwa kejadian seperti itu harus menjadi pelajaran Pemerintah Daerah. “Jadi, jika ada sesuatu atau kebutuhan untuk menunjang kinerjanya OPD-OPD terkait responlah dengan baik.
Bahkan kami pernah diskusi dan berbicara secara langsung ternyata sudah 6 tahun tidak ada penambahan alat-alat Damkar tersebut,” Katanya. “Kalau terjadi kerusakan ya kita tidak bisa menyalahkan OPD terkait juga , yah minimal Cost operasional, pelatihan dilapangan disiapkan lalu operasional yang lain seperti peningkatan SDM dilingkungan OPD tersebut juga sesuai dengan tupoksinya dan itu harus juga di tingkatkan.
Karena namanya kebakaran dan kebanjiran dan masalah yang lain itu kita tidak bisa menduga kalau kita tidak siap sekarang maka yang berimbas kepada masyarakat miskin,” Sambungnya.
Madri Pani mengapresiasi salah satu masyarakat yang dengan lantang mengatakan Damkar tak dapat memadamkan api secara maksimal.”Warga itu mengatakan ini kenapa, begitu datang mobil Damkarnya cuma 5 menit sudah tidak bisa digunakan.
Hal seperti inilah harusnya menjadi evaluasi dari pemerintah daerah agar benar-benar bekerja secara profesional dan melayani masyarakat. Jangan terjebak dengan rutinitas gunting pita peresmian kunjungan ke masyarakat, janganlah” Terangnya.
Madri Pani mengajak bersama untuk bekerja secara tulus ikhlas dan marilah menyampaikan suatu kebenaran bukan pembenaran. “Nanti masalah politik serahkan dengan Allah SWT dia akan membolak-balikkan hati orang mana yang bekerja sesuai dengan porsi dengan hatinya yang tulus dan ikhlas. Dan jangan pernah takut,” Imbuhnya.
Dirinya mengharapkan kepada Pemerintah Daerah juga tidak boleh anti kritik demi perbaikan, kebaikan untuk kemaslahatan orang banyak. “Pemkab harus siap dikritisi sesuai dengan tupoksi karena kami kontrolnya pemerintah, jangan begitu saya berbicara dianggap arogansi tidak berdasar.
Silahkan untuk pemerintah daerah kalau apa yang saya sampaikan itu salah agar dapat bantah dan tentunya dengan regulasi regulasi yang ada, jangan merasa, aman dan nyaman seharusnya dia bersyukur ada yang mengingatkan,” Terangnya.
Lanjutnya, tugas DPRD Berau memiliki 3 tupoksi, Sinergi, terkait anggaran dan kontrol Pemerintah (pengawasan). Birokrasi pemerintah karena berdasarkan aspirasi masyarakat. “Kami dipilih masyarakat harus berjuang untuk rakyat, seperti dulu waktu kampanye uang rakyat harus kembali ke rakyat.
Maka dilakukan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, bantuan secara langsung, pembangunan infrastruktur dan segala macam. Tidak ada sedikitpun kita mau menekan pemerintah tapi kita mengingatkan kepada pemerintah bekerjalah dengan baik sesuai dengan keinginan untuk menyejahterakan masyarakat yang sering diteriak-teriakkan. Tetapi pada intinya tidak akan pernah terealisasi tanpa ada evaluasi- evaluasi dari OPD tersebut ya tentunya dari bupati sebagai pengambil kebijakan,” tutupnya. (rizal).
