TANJUNG REDEB, HARIAN UTAMA- Ketua DPRD Berau, Madri Pani menyoroti terkait tingginya SILPA Kabupaten Berau di tahun 2022 lalu. Menurutnya dengan tingginya angka tersebut serapan dari beberapa organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih ada yang belum maksimal.
Dikatakannya, memang dengan upaya untuk mencegah terjadinya SILPA maka dibentuklh namanya aplikasi sistem Informasi pembangunan daerah (SIPD).
“Jadi ada Musrenbang kampung ada musrenbang kecamatan. Dari musyawarah mufakat kampung menjadi musrenbang kampung diambil yang skala prioritas djadikanlah prioritas satu, maka diinput lah melalui kecamatan. Dan kecamatan menyampaikan ke kabupaten,” Ujar Madri Pani. Selasa (30/05/2023).
Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu mengungkapkan mengapa erjadi banyak silva. karena serapan- serapan dari beberapa OPD OPD tidak begitu maksimal dan perencanaan tidak mantap sehingganya terjadi banyak SILPA
“Nah kedepan saya berharap jangan sampai justru kampung-kampung yang lain terbengkalai sedangkan silva kita tinggi tinggi denhan angkat Rp 500 milyar sampai sekian. kita harus menyerap serapan yang tinggi karena kalau serapan tinggi kan wajar tanpa pengecualian juga bisa kita dapat, kinerjanya akan lebih terukur jangan sampai nanti jalan yang sudah diaspal diaspal lagi,” terangnya.
“Ini realita dan saya bukan ngibuli, kasian masyarakat saya yang ada di kampung teriak teriak dengan licinnya jalan masuk ke kampung, merak merintih dan meringis tidak pernah diperhatikan. Yang didepan mata saja yang sudah aspalnya bagus bahkan dijalan pembangunan yang sudah readymix diaspal lagi. Kalau kita mau mengejar adipura, adipura kita terus kok sudah 2 tahun ini lepas dan dimana tolak ukurnya karena begini,” sambung Madri.
Madri mengingatkan kepada Pemda jangan anti dikritisi untuk pembangunan Kabupaten Berau menjadi lebih baik kedepannya.
“Saya pun silahkan untuk dikritisi, apa masalahnya. Jadi harus ada keberanian kalau memang ada program dari kampung skala prioritas satu realisasikan supaya serapannya nitu bisa lebih bagus kedepannya, tapi kan ini kita serahkan dengan PNSnya Pemda disana ada Bapelitbang, BPKAD dan pak Setda juga lebih profesional dan lebih berpengalaman win win solution demi kebaikan Pemda,” Pungkasnya. (*/Rizal/adv).
