Sangatta – Dalam upaya memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat, Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Timur (Kutim), Rizali Hadi, menegaskan pentingnya regulasi sebagai pedoman utama dalam setiap langkah kebijakan pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Rizali dalam sesi wawancara bersama awak media, menggarisbawahi komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran.
“Kalau sudah masuk ke batang tubuh APBD, tentu ada regulasi yang menjadi pedoman kita. Tapi soal teknis dan angka pastinya, itu lebih tahu Bapenda. Saya tidak berani menyebutkan angka spesifik karena teknisnya ada di sana,” ujar Rizali Hadi.
Rizali menegaskan bahwa pemerintah daerah selalu berpedoman pada regulasi yang ada, terutama dalam pembahasan dan pelaksanaan APBD. Ia menyebutkan bahwa keberadaan regulasi merupakan faktor krusial agar pemerintah dapat bekerja secara terarah dan efektif.
“Kami siap mengikuti pedoman dan regulasi yang sudah ditetapkan. Tanpa regulasi, pemerintah tidak bisa bekerja maksimal. Setiap keputusan yang diambil juga harus dibicarakan dengan DPRD sebagai bagian dari proses persetujuan,” jelasnya.
Selain menekankan pentingnya regulasi, Rizali juga mengimbau masyarakat untuk aktif mengawasi pengelolaan APBD. Menurutnya, pengawasan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan anggaran dikelola sesuai dengan harapan publik.
“Kami berharap masyarakat dan semua pihak ikut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran. Dengan begitu, transparansi dapat terjaga, dan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ungkap Rizali.
Dalam setiap pengambilan keputusan, Rizali memastikan bahwa kepentingan masyarakat selalu menjadi prioritas utama. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, terutama melalui pengelolaan anggaran yang efektif.
“Setiap keputusan terkait anggaran akan selalu mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Kami ingin menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Rizali optimistis bahwa dengan regulasi yang jelas, kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD, serta pengawasan aktif dari masyarakat, pengelolaan APBD di Kutim dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal.
“Kami berharap agar semua pihak dapat mendukung upaya ini demi kesejahteraan bersama. Kerja sama yang baik akan menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran,” pungkasnya.
Melalui komitmen ini, diharapkan pembangunan di Kutai Timur dapat terus berlanjut dengan dukungan anggaran yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. (*)
