Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yan, mengkritik rendahnya proses penyerapan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim, yang dinilai disebabkan oleh faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Ia menyebutkan bahwa ketidakmampuan dalam menyerap anggaran berdampak pada realisasi pembangunan yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
“Satu kritik saya terhadap pemerintah yang sekarang, bahwa SDM Kita dalam menyerap anggaran sangat lemah. Kita bisa lihat dari hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2023, kita memilik Sisa Lebih Anggaran (Silpa) Rp1,7 Triliun yang tidak terserap. Ini ada apa?” ujar Yan.
Yan menggarisbawahi bahwa salah satu dampak dari kelemahan dalam penyerapan anggaran adalah ketidakmampuan pemerintah dalam menangani aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Akibatnya, masyarakat harus menunggu lebih lama untuk menikmati hasil pembangunan yang mereka harapkan.
“Maksudnya, kalau sudah ada pembangunan yang 100 persen, contohnya jalan penghubung antar kecamatan yang seharusnya selesai, karena proses penyerapanya lambat, akhirnya mereka harus menikmati kondisi jalan yang kalau hujan becek, dan berdebu saat musim kemarau datang,” tambahnya.
Ia juga menilai bahwa pemerintah belum memaksimalkan kemampuan yang ada, sehingga berbagai program yang dijalankan belum efektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, terutama dalam hal pemerataan pembangunan. Kelemahan pemerintah dalam mengelola anggaran, menurutnya, menyebabkan slogan “Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua” harus tertunda.
“Slogan Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua ini masih harus tertunda karena kelemahan dalam mengelola anggaran. Angka Rp1,7 triliun itu adalah anggaran Silpa untuk tahun 2023, belum termasuk program Multiyears Contract yang juga tidak terserap dengan baik. Ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah,” pungkas Yan. (Adv)
