SANGATTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Joni, menyampaikan bahwa meskipun Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 telah disampaikan di DPRD, pembahasannya akan tetap didahului oleh pembahasan APBD Perubahan tahun 2023.
“Memang KUA PPAS 2024 sudah masuk dan telah dibahas dalam pandangan umum faksi DPRD Kutim, namun setelah itu, pembahasan akan fokus pada APBD Perubahan. Jadi, kedua pembahasan ini akan berjalan secara bersamaan, tetapi prioritas diberikan pada APBD perubahan yang akan ditetapkan terlebih dahulu. Sehingga APBD 2024 akan mengalami penundaan,” ujar Joni beberapa waktu yang lalu.
Namun, untuk masuknya APBD Perubahan, pihak DPRD harus menunggu pengesahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2022, yang diperkirakan baru akan disahkan pada akhir bulan Juli ini. Hasil dari LHP tersebut akan menentukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2022, yang kemudian akan menjadi dasar pembahasan APBD Perubahan tahun 2023. Oleh karena itu, hingga saat ini, DPRD belum dapat memperkirakan anggaran yang akan diubah dalam APBD Perubahan nantinya.
Terkait APBD Perubahan, sesuai jadwal, pengesahan akhirnya dijadwalkan pada bulan September paling lambat. Namun, pemerintah dan DPRD berharap agar pengesahan dapat dilakukan sebelum bulan September.
“Rencananya, kita akan menetapkan APBD Perubahan pada akhir Agustus atau awal bulan September, jika tidak ada masalah,” tambahnya.
Selama ini, sering terjadi keterlambatan dalam pembahasan APBD, namun dengan adanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang telah dijadwalkan dengan baik, diharapkan pembahasan APBD dapat dilakukan tepat waktu.
“Apalagi, dengan penggunaan SIPD yang sudah memasuki tahun kedua, semua pihak berharap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sudah menguasai penggunaannya sehingga proses pembahasan dapat berjalan lebih lancar,” tutupnya. (hu02)
