Sangatta – Penyerapan anggaran tahun 2023 di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih rendah hingga akhir bulan Juli, mencapai hanya 3,09 persen untuk belanja modal, sehingga menempatkan Kutim sebagai kabupaten dengan penyerapan anggaran terendah di Kalimantan Timur.
Asti Mazar, Wakil Ketua I DPRD Kutim, mengumumkan bahwa pihaknya akan segera mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim). Rapat tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan program pemerintah, terutama dalam hal sarana dan prasarana.
“Kami akan memanggil OPD terkait untuk mengetahui apa yang menjadi kendala selama ini sehingga penyerapan anggaran belum maksimal,” ujar Asti di ruang kerjanya, Kamis (20/7/2023).
Asti Mazar, sebagai unsur pimpinan DPRD Kutim, menyatakan keinginannya agar seluruh anggaran dapat terserap dengan baik. Ia mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap penyerapan anggaran yang baru mencapai 3,09 persen hingga akhir bulan Juli, terutama karena bulan ini akan segera berakhir. Ia mengkhawatirkan bahwa pelaksanaannya harus dipercepat menjelang akhir tahun agar tidak terulang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.
“Kami ingin semua anggaran terealisasi dengan baik karena dampaknya tidak hanya bagi pemerintah dan DPRD Kutim, tetapi juga bagi masyarakat secara luas,” ungkapnya.
Asti Mazar juga menyatakan bahwa instrumen pengawasan, termasuk penggunaan hak angket, bisa dipertimbangkan jika ada alasan yang memadai dari OPD terkait. Namun, ia juga menginginkan kesadaran dan realitas dari OPD dalam memenuhi tanggung jawabnya. (hu02)
