TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menjadi salah satu narasumber dalam webinar bertajuk satu mangrove untuk masa depan Kalimantan Timur, pada Senin (13/6/2022). Bupati memaparkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Berau dalam mendukung pengelolaan hutan khususnya mangrove secara berkelanjutan.
Luas total hutan mangrove di Kabupaten Berau disampaikan Sri Juniarsih Mas, berkisar 47.941 Hektar dan 31.287 Hektar diantaranya berada pada lokasi APL (Area Penggunaan Lain). Untuk dapat mempertahankan hutan mangrove, Pemkab Berau melakukan intervensi kebijakan untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.
Diantara kebijakan yang diambil adalah dengan terbitnya Perda No.5 tahun 2020 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Wilayah APL dimana dalam Perda tersebut diatur pemanfaatan ekosistem mangrove berdasarkan pendekatan kewilayahan dengan luas kurang lebih, 28 hektar yang terbagi menjadi 3 zonasi pemanfaatan yaitu zona inti seluas 15%, budidaya seluas 35% dan zona pemanfaatan umum seluas 50%. “Pengelolaan ekosistem mangrove di selenggarakan berazaskan azas tranparansi, partisipasi, kemitraan, akuntabilitas, efesien,efektif, berkeadilan dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Selain itu dukungan program Pemda adalah dengan mengintegrasikan program dengan berbagai inisiatif baik pemerintah, LSM, swasta maupun pihak lainnya. Dalam hal ini dikembangkan kemitraan dengan para pihak pembangunan seperti NGO lingkungan terkait kegiatan rehabilitasi, restorasi dan konservasi mangrove di kawasan konservasi KKP3K KDPS yang merupakan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikan Provinsi. “Sehingga dengan adanya sinergisitas antar pihak baik di tingkat pemerintah provinsi dan daerah akan dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para pihak dalam pengelolaan ekosistem mangrove,” tandasnya.
Lebih lanjut, Bupati Sri Juniarasih berharap adanya sinergisitas dan harmonisasi program kemitraan dalam pelestarian mangrove untuk mitigasi dan penurunan emisi karbon. (Hms).
