SANGATTA – Koalisi Masyarakat Sipil Kutai Timur (Kutim) kembali menyelenggarakan unjuk rasa tahap kedua di Halaman Kantor Bupati, Bukit Pelangi Kutim pada Rabu (18/10/2023).
Berdasarkan laporan media, unjuk rasa kedua ini merupakan kelanjutan dari aksi pertama yang telah dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kutim pada Kamis, 12 Oktober 2023, di sekitar area perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutim, tepatnya di Jalan Eks Pendidikan.
Para demonstran disambut hangat oleh Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur, yaitu Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang (AS-KB), serta hadir juga Ketua DPRD Kutai Timur, Joni, Kapolres Kutai Timur, AKBP Ronni Bonic, Dandim 0909/KTM, Letkol Inf Adi Swastika, Danlanal Sangatta, Letkol Laut P. Sodiqin, beserta staf-staf dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Sebagai perwakilan massa aksi, Zambohari menyampaikan beberapa tuntutan. Mereka menekankan pentingnya Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur memastikan keadilan dalam sistem pendidikan di seluruh perguruan tinggi di Kabupaten Kutai Timur, seperti STais, Stiper, dan STIE Nusantara.
Selanjutnya, Pemkab Kutim berjanji agar memberikan hak kepada korban banjir di Sangatta pada tahun 2022 dalam hal ini rehabilitas rumah yang terdampak. Kemudian pihaknya meminta agar serapan APBD Kutim segera dihentikan ke organisasi perangkat daerah (OPD) yang terbuang sia-sia.
Zambohari juga melanjutkan dengan permintaan agar Kapolres Kutai Timur, AKBP Ronni Bonic, tidak lagi mengizinkan tindakan represif yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi.
“Kami rasa perlu ditindaklanjuti pak apa aspirasi kami,” tegasnya.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman mengaku apa yang menjadi aspirasi rekan aksi pihaknya sudah siap menyambut itu dan akan memaparkan apa yang menjadi tuntutan.
“Artinya, kalaupun saat ini masa aksi tidak mampu untuk menyergap saya tidak tahu lagi,” tegasnya dihadapan para aksi, Rabu (18/10/2023).
Ia berharap agar para peserta aksi dapat memahami dan merasa nyaman dengan langkah-langkah yang diambil untuk menanggapi aspirasi mereka, khususnya para mahasiswa. Selanjutnya, ia mengajak mereka untuk masuk ke gedung Bupati guna melanjutkan dialog dan berdiskusi lebih lanjut.
“Saya berharap, kepada saudara/i mari kita bicarakan dan diobrolkan dengan tuntas di gedung yang kami sudah sediakan,” ujar Bupati Ardiansyah.
Bahkan pihaknya sudah menyiapkan beberapa OPD yang akan menjelaskan pertangungjawaban pekerjaan pemerintah.
“Untuk lebih rinci, saya siap menjawab pertanyaan di dalam ruangan, mari kita bersama-sama,” lanjutnya.
“Jikalau mahasiswa tidak mengindahkan apa yang menjadi aspirasi, saya juga akan tinggalkan dan masuk ke dalam ruangan lagi,” tegasnya.
Jenderal Lapangan, Taufiq, menegaskan bahwa pihaknya tetap menolak untuk masuk ke dalam ruangan tersebut, dengan alasan takut terjadi hal yang tidak diinginkan.
“Kami ingin tetap di sini saja, kami tidak ingin masuk ke dalam gedung,” tegasnya. (hu02)
