banner 1024x768 banner 1024x768

Proyek Multiyears Terkendala, Ketua DPRD Kutim Angkat Bicara

Oplus_131072

HarianUtama.com Sangatta – Pembangunan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadapi tantangan besar akibat rendahnya penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Multiyears Contract (MYC). Hingga Juni 2024, dari 24 proyek yang masuk dalam skema MYC, belum ada satu pun yang berhasil diselesaikan. Kondisi ini diperparah oleh pembatalan dua proyek penting, yakni Masjid Attaubah dan Pasar Modern Sangatta Selatan.

Sejak dimulai pada 2023 lalu, proyek-proyek bernilai miliaran rupiah tersebut mengalami progres yang lambat. Dengan total anggaran mencapai Rp 4,483 triliun, sebagian besar proyek masih belum mencapai 50 persen penyelesaian. Hambatan utama datang dari kontraktor atau pihak ketiga yang belum siap, termasuk kurangnya pengadaan batching plant, mobilisasi alat berat, dan ketersediaan material konstruksi.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Joni, menyatakan bahwa perusahaan yang mengerjakan proyek MYC masih berhutang kepada pemerintah Kutim.

“Perusahaan atau kontraktor ini berhutang kepada pemerintah karena mereka sudah menerima banyak uang untuk pekerjaan, namun progresnya masih kurang,” tegas Joni saat ditemui media pada Kamis, 6 Juni 2024.

Sebagai langkah responsif, Joni yang juga politisi dari Partai Persatuan Pembangunan, mengungkapkan bahwa DPRD Kutim akan melakukan inspeksi langsung ke semua lokasi proyek MYC. Inspeksi ini bertujuan untuk menilai secara langsung perkembangan dan kondisi di lapangan.

Selain itu, dalam waktu dekat DPRD Kutim akan memanggil sejumlah dinas terkait untuk pembahasan lebih lanjut. Menjelang perumusan rancangan APBD Perubahan tahun 2024, DPRD Kutim berupaya memastikan anggaran yang dirancang sesuai dengan kondisi riil proyek-proyek tersebut.

“Jika Pemkab Kutim masih memaksa untuk meminta anggaran, kami akan buatkan perjanjian. Jika masalah ini tidak diselesaikan, kerugian akan dialami pemerintah dan masyarakat,” tambah Joni.

Untuk diketahui, kontrak multiyears dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kontrak yang berlaku lebih dari satu tahun anggaran. Kondisi ini menuntut kesiapan dan komitmen tinggi dari semua pihak terkait untuk mencapai hasil yang diharapkan.(*/A)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *