banner 1024x768 banner 1024x768

RDP PPDB, Ramadhani Minta Pemkab Kutim Memasukkan ABT dalam Penganggaran Pembangunan Ruang Kelas Baru

Sangatta – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Ramadhani, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim untuk memasukkan anggaran biaya tambahan (ABT) dalam penganggaran pembangunan ruang kelas baru.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Ramadhani saat rapat dengar pendapat (RDP) mengenai penerimaan siswa baru di jenjang sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di ruang hearing Kantor DPRD Kutim, Rabu (5/7/2023).

“Kita tidak boleh hanya mempertimbangkan kebutuhan ruang kelas yang akan dibangun. Jika itu yang dilakukan, saya yakin akan muncul masalah lagi,” ungkap Ramadhani.

Ramadhani menjelaskan bahwa saat ini terdapat beberapa ruangan di SMAN 01 Sangatta Utara yang digunakan sebagai ruang kelas baru, seperti ruang OSIS dan ruangan Pramuka. Seharusnya, ruangan-ruangan tersebut tidak digunakan untuk kegiatan pembelajaran, melainkan untuk kegiatan organisasi.

“Oleh karena itu, mari kita bangun lebih banyak ruang kelas agar dapat digunakan untuk kegiatan lainnya. Jangan sampai pada tahun 2024, kita menghadapi kekurangan ruang kelas lagi dan menghadapi permasalahan yang serupa,” jelasnya.

Selain itu, Ramadhani juga menyoroti proses pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di SMA dan SMK yang tidak boleh lagi terkait dengan praktik nepotisme atau campur tangan pihak luar. Menurutnya, ini bukanlah masalah orang dalam, tetapi masalah sistem yang diterapkan di sekolah tersebut dengan penggunaan teknologi yang canggih.

“Siapa pun dapat memanipulasi sistem. Saya sendiri sebagai anggota DPRD sudah mencoba meminta bantuan agar dapat diterima, tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, mengapa ada siswa yang terabaikan dan akhirnya harus pindah ke Sangatta Selatan. Jadi, tidak ada lagi praktik nepotisme,” paparnya.

Ramadhani menjelaskan bahwa pada masa lalu, mungkin praktik nepotisme masih ada dalam PPDB. Namun sekarang, hal tersebut tidak diperbolehkan karena sistem yang digunakan telah menggunakan teknologi yang canggih.

“Jadi sekarang ini semuanya berdasarkan sistem yang terintegrasi dengan nilai-nilai. Mungkin pada hari pertama atau kedua masih ada nama tertentu, tetapi pada hari ketiga, nama tersebut sudah tidak ada lagi karena ada siswa lain dengan nilai yang lebih tinggi. Sehingga siswa tersebut tergeser,” tegasnya.(hu02)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *