SANGATTA – Transformasi digital pemerintahan merupakan langkah penting yang diambil Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi publik, dan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Ronny Bonar H. Siburian, menyampaikan hal ini dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur desa, yang diadakan di Hotel Mercure, Samarinda, Rabu (03/7/2024).
“Tujuan utama dari transformasi digital pemerintahan adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi publik, dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat,” ujar Ronny.
Dalam kegiatan yang dibuka oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman tersebut, Ronny menekankan pentingnya penyediaan infrastruktur teknologi sebagai kunci keberhasilan transformasi digital di pemerintahan. Pemkab Kutim melalui Diskominfo Staper telah menyediakan layanan internet di seluruh kantor desa sebagai salah satu program prioritas yang dimulai pada akhir tahun 2021.
“Program ini bertujuan agar layanan masyarakat lebih dekat dan mudah dijangkau oleh warga di pelosok,” tambahnya.
Sebagai bentuk keseriusan dalam menjalankan program tersebut, Diskominfo Staper telah melakukan peningkatan kualitas layanan, termasuk layanan internet desa. Jumlah titik layanan yang awalnya hanya ada di 60 desa pada tahun 2021, kini telah bertambah menjadi 139 desa, 2 kelurahan, dan 2 desa persiapan.
“Peningkatan kapasitas bandwidth juga dilakukan setiap tahun guna menyesuaikan kebutuhan di kantor desa, mengingat jumlah aplikasi layanan yang semakin bertambah dan untuk mempercepat proses komunikasi data,” jelas Ronny.
Meskipun kapasitas bandwidth terus ditingkatkan, Ronny berharap masyarakat bisa memanfaatkan layanan internet ini secara efisien dan efektif, termasuk dalam menunjang kegiatan sosial ekonomi yang produktif. Saat ini, 38 desa sudah menggunakan jaringan fiber optic untuk meningkatkan teknologi jaringan.
“Untuk mendukung transformasi digital di Kabupaten Kutai Timur, pemerintah tidak hanya menyediakan infrastruktur teknologi, tetapi juga perlu meningkatkan kapasitas SDM agar infrastruktur TIK yang telah disediakan dikelola dengan baik dan digunakan secara efisien dan efektif,” pungkas Ronny.
Bimtek yang diikuti oleh 150 peserta dari seluruh desa definitif dan desa persiapan di Kutim ini, berlangsung selama dua hari dari tanggal 3-4 Juli 2024. Acara ini menghadirkan lima narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan aparatur desa dalam pengelolaan infrastruktur TIK.
