SANGATTA – Guna mempercepat pemerataan pembangunan di 18 Kecamatan, Pemerintah Daerah mendapatkan desakan untuk memanfaatkan anggaran secara efektif agar dapat terserap secara merata. Permintaan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Asti Mazar, ketika dijumpai oleh awak media di gedung parlemen pada hari Senin (8/5/2023).
Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ardiansyah Sulaiman, pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 2,8 triliun yang tidak dapat terserap secara maksimal oleh Pemkab Kutim. Hal ini menarik perhatian Wakil Ketua I DPRD dari Fraksi Golkar.
“Kami meminta agar setiap Perangkat Daerah (PD) dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya, termasuk menyelesaikan semua program yang telah ditetapkan. Ini menjadi tugas kami sebagai DPRD untuk memastikan agar hal ini tidak terulang pada tahun ini (2023),” pinta Asti, panggilan akrabnya.
Selain itu, Pokok Pikiran (Pokir) yang diajukan oleh anggota DPRD, hasil dari penjaringan aspirasi langsung masyarakat, menjadi salah satu unsur utama dalam LKPJ Bupati yang perlu direalisasikan.
“Kami akan mengawal dan memperjuangkan agar hal ini dapat diwujudkan, termasuk memastikan pembangunan infrastruktur terutama jalan, yang saat ini baru mencapai 26 persen dari target yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah, yaitu sebesar 50 hingga 60 persen,” tutupnya.(hu02)
