HarianUtama.com Sangatta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kutai Timur (Kutim), Hepnie Armansyah, menyoroti fenomena maraknya kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kutai Timur di luar daerah. Kegiatan seperti Bimbingan Teknik (Bimtek), pelatihan, dan acara lainnya sering kali diselenggarakan di kota-kota seperti Samarinda, Balikpapan, bahkan di luar Kalimantan.
Dalam pernyataan yang disampaikan, Hepnie mengakui bahwa ada kondisi tertentu di mana Bimtek dan pelatihan harus dilakukan di luar daerah, terutama jika fasilitas di Kutim tidak memadai, seperti keterbatasan kapasitas hotel atau ketersediaan narasumber. Namun, dia menekankan bahwa idealnya, semua kegiatan tersebut sebaiknya dilaksanakan di Kutim untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi.
“Kami ingin semua kegiatan dilakukan di Kutim, baik itu Bimtek maupun pelatihan. Namun, jika tidak ada penyedia layanan atau venue yang memadai di sini, kami harus mempertimbangkan opsi di luar daerah. Bayangkan jika 50 SKPD mengadakan kegiatan secara bersamaan, tentu keterbatasan fasilitas seperti hotel menjadi kendala. Meskipun Samarinda bisa jadi pilihan, perjalanan dinas akan menambah biaya,” jelas Hepnie.
Hepnie juga menggarisbawahi bahwa pengeluaran untuk perjalanan dinas tidak akan mengalami pembengkakan anggaran secara signifikan karena adanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD), yang menetapkan standar pengelolaan keuangan yang jelas.
“Sistem SIPD membantu memastikan bahwa pengeluaran perjalanan dinas tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hepnie menekankan pentingnya kualitas dalam pelaksanaan kegiatan. Dia menyarankan agar ada pemilahan yang cermat terkait perlunya mendatangkan narasumber dari luar daerah.
“Tugas Sekda adalah menyeleksi kegiatan dan narasumber dengan bijaksana. Jika tidak memberikan manfaat yang signifikan, sebaiknya anggaran dialihkan untuk belanja modal yang lebih produktif,” ujarnya.
Dengan fokus pada efisiensi anggaran dan kualitas kegiatan, Hepnie berharap agar OPD di Kutai Timur dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih optimal, mengurangi biaya perjalanan dinas, dan memastikan bahwa setiap kegiatan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah.(Adv)
