Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berencana menaikkan gaji perangkat desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Novel Tyty Paembonan, menyambut baik rencana ini, dengan catatan bahwa kenaikan gaji harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan.
Novel menegaskan bahwa selama anggaran yang tersedia mencukupi dan sesuai dengan regulasi, kenaikan gaji perangkat desa merupakan langkah yang sah. Namun, dia menekankan pentingnya perangkat desa untuk meningkatkan kinerja dan tanggung jawab mereka jika kenaikan gaji ini direalisasikan.
“Keberlangsungan pemerintahan, baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, itu sangat dipengaruhi perangkat pemerintah. Itu tentu kita dasari dengan beban kerja mereka. Kalau memang dihitung berdasarkan regulasi dan aturan-aturan bahwa itu memang memenuhi, sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan beban kerja kita setuju saja,” kata Novel.
Ia juga mengingatkan bahwa beberapa waktu lalu, ada laporan mengenai Kepala Desa yang sering tidak berada di tempat, yang mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang memadai. Novel mengingatkan pentingnya tanggung jawab perangkat desa dalam melaksanakan tugas mereka.
“Terpenting mereka tanggung jawab dan melaksanakan tugasnya. Saya pernah mendengar ada kepala desa, di satu desa lebih banyak di Sangatta. Jadi ketika masyarakat butuh pelayanan, seperti tandatangan dia tidak ada,” katanya.
Novel juga menilai bahwa pos anggaran untuk peningkatan pendapatan aparat pemerintah masih memadai, sehingga kenaikan gaji dapat dilaksanakan tanpa melanggar regulasi.
“Selama anggaran cukup dan tidak melanggar regulasi, kami setuju untuk kenaikan tersebut. Namun, jika anggaran tidak mencukupi dan dipaksakan, itu yang salah,” tambahnya.
Ketika ditanya mengenai kenaikan gaji yang terjadi menjelang Pilkada, Novel menyatakan bahwa niat pemerintah tidak bisa dipastikan kecuali oleh Tuhan. Meski demikian, ia berharap bahwa rencana ini dapat meningkatkan kinerja perangkat desa.
“Kalau kenaikannya menjelang Pilkada, kami tidak tahu niat pemerintah yang sebenarnya. Namun, jika ini untuk kepentingan perangkat desa dan meningkatkan kinerja mereka, kami senang,” tutupnya.
