Harianutama.com SAMARINDA – Program pendidikan gratis atau Gratispol di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar tetap berkelanjutan dan tidak membebani anggaran pemerintah dalam jangka panjang.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Syahariah Mas’ud, mengusulkan agar Program Gratispol lebih difokuskan pada sektor pendidikan yang menjadi kewenangan utama pemerintah provinsi, yakni SMA dan SMK, serta masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, Program Pendidikan Gratispol merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, pelaksanaannya harus tetap mempertimbangkan kondisi fiskal daerah agar tidak mengganggu prioritas pembangunan lainnya.
“Kalau untuk SMA, SMK, swasta maupun negeri itu memang kewajiban provinsi. Yang jadi pertanyaan itu kegiatan Gratispol untuk S1, S2, S3 sebenarnya itu gawenya pusat, bukan provinsi,” ujar Syahariah, Senin (18/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa secara kewenangan, pemerintah provinsi bertanggung jawab terhadap pendidikan menengah, sementara pendidikan tinggi seperti S1, S2, hingga S3 merupakan ranah pemerintah pusat.
Meski demikian, Syahariah tetap mengapresiasi langkah Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang mendorong program pendidikan gratis hingga perguruan tinggi sebagai upaya memperluas akses pendidikan sekaligus menekan angka kemiskinan di daerah.
“Saya merasa bangga karena tidak banyak provinsi yang berani menganggarkan S1, S2, S3 gratis,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kemampuan fiskal daerah saat ini mengalami tekanan cukup besar. Dalam perencanaan awal, kapasitas APBD Kaltim diproyeksikan mencapai sekitar Rp24 triliun, namun dalam pelaksanaannya turun menjadi sekitar Rp12 triliun.
Menurut Syahariah, kondisi tersebut berdampak terhadap ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program besar, termasuk Program Gratispol.
Berdasarkan laporan LKPJ 2025 dan pembaruan Triwulan I 2026, realisasi beasiswa pendidikan telah mencapai Rp288,5 miliar yang disalurkan kepada 63.603 mahasiswa di Kalimantan Timur.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kaltim juga menargetkan sebanyak 158.981 mahasiswa menerima manfaat program sepanjang tahun 2026 dengan proyeksi anggaran sekitar Rp813,5 miliar untuk beasiswa pendidikan tinggi.
Sementara di sektor pendidikan menengah, Program Gratispol diwujudkan melalui pemberian seragam gratis kepada 65.004 siswa baru SMA, SMK, dan SLB di 447 sekolah pada tahun ajaran 2025/2026.
Pemprov Kaltim juga telah menjalin kerja sama dengan 53 perguruan tinggi negeri dan swasta dalam skema pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara langsung kepada pihak kampus.
Meski capaian program dinilai cukup signifikan, Syahariah meminta agar pelaksanaan Gratispol tetap dilakukan secara selektif dan tepat sasaran agar tidak membebani keuangan daerah dalam jangka panjang.
“Kalau pun S1, S2, S3 tetap jalan, porsinya harus dikurangi. Masyarakat yang mampu kalau bisa bayar sendiri dulu,” tegasnya.
Ia menilai prioritas utama pemerintah seharusnya diberikan kepada pendidikan menengah dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan pendidikan.
Selain menyoroti persoalan anggaran, Syahariah juga menanggapi kritik sebagian mahasiswa terhadap pelaksanaan Program Gratispol. Ia berharap aspirasi dapat disampaikan melalui dialog yang terbuka dan konstruktif.
“Kalau ada yang kurang, mari bicara baik-baik. Saya hanya berharap mahasiswa juga menghargai upaya pemerintah,” tandasnya.(*)
