Sangatta – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rizali Hadi, meluruskan informasi terkait isu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dikabarkan hilang. Ia menegaskan bahwa APBD tetap ada, hanya saja terdapat dinamika dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
“APBD itu tidak hilang, kita hanya bicara program. Tidak ada pembahasan tentang siapa atau pihak tertentu. Semua melalui proses yang panjang, termasuk melalui rapat paripurna,” ujar Rizali saat berbicara kepada awak media baru-baru ini.
Rizali menjelaskan, program-program yang masuk ke dalam APBD merupakan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dari kedua proses ini, usulan-usulan pembangunan daerah dikumpulkan dan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun, ia mengakui tidak semua usulan dapat terakomodasi karena keterbatasan anggaran.
“Program itu berasal dari Musrenbang dan reses sehingga masuk ke RKPD. Tetapi, kemampuan APBD kita tidak sebesar jumlah total usulan yang mencapai puluhan triliun,” jelasnya.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat tentang program yang terabaikan, Rizali menegaskan tidak ada pihak yang memiliki wewenang untuk menghapus program yang telah direncanakan.
“Tidak ada hak siapapun untuk menghilangkan program orang. Namun, tentu harus ada skala prioritas berdasarkan kemampuan anggaran yang ada,” tegasnya.
Ia menambahkan, wajar jika ada beberapa program yang belum dapat terlaksana dalam satu tahun anggaran. Hal ini, menurutnya, adalah bagian dari dinamika pengelolaan keuangan daerah.
Setiap program yang telah disepakati dalam APBD akan dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rizali menyebut bahwa tanggung jawab pelaksanaan program ada pada SKPD terkait, dan pemerintah daerah terus memantau pelaksanaannya agar berjalan sesuai target.
“Yang melaksanakan adalah SKPD masing-masing. Mereka memiliki tanggung jawab penuh untuk merealisasikan program-program yang telah ditetapkan,” imbuh Rizali.
Rizali berharap masyarakat Kutai Timur memahami kompleksitas pengelolaan APBD. Ia menekankan bahwa proses ini melibatkan banyak pihak dan membutuhkan waktu panjang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
“Kami berharap masyarakat dapat lebih memahami bahwa pengelolaan anggaran adalah proses yang panjang, penuh pertimbangan, dan melibatkan berbagai pihak,” pungkasnya.
Melalui penjelasan ini, Rizali berharap polemik terkait isu APBD hilang dapat dihentikan dan masyarakat dapat kembali mendukung program-program pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.(*)
