Harianutama.com Samarinda – Program Gratispol seragam gratis yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai dirasakan manfaatnya oleh ribuan siswa baru SMA, SMK, dan SLB di 10 kabupaten dan kota.
Melalui anggaran sebesar Rp65 miliar dari APBD Kaltim 2025, program ini menyasar sekitar 65 ribu siswa baru kelas 10 dengan pembagian paket perlengkapan sekolah lengkap. Paket tersebut meliputi seragam putih abu-abu, hijab bagi siswi muslimah, tas sekolah, sepatu, topi, dasi, sabuk, hingga kaos kaki.
Setiap siswa mendapatkan bantuan dengan nilai pagu Rp1 juta per paket. Distribusi dilakukan secara bertahap hingga akhir Desember 2025 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim bekerja sama dengan sekolah-sekolah di seluruh daerah.
Di lapangan, mayoritas siswa mengaku program tersebut sangat membantu kebutuhan sekolah, terutama bagi orang tua yang biasanya harus mengeluarkan biaya besar saat tahun ajaran baru dimulai.
Meski masih ditemukan kendala seperti ukuran yang tidak sesuai maupun barang tertukar, para siswa menilai kualitas perlengkapan yang diberikan cukup baik dan nyaman digunakan untuk aktivitas sekolah sehari-hari.
Siswi SMAN 16 Samarinda, Maliqa Nuur Shafa Sufiana, mengatakan proses pendataan ukuran dilakukan langsung oleh pihak sekolah saat siswa mulai masuk sekolah dan berjalan cukup mudah.
“Menurut saya pendataannya enggak terlalu ribet. Pas masuk sekolah langsung didata ukurannya sama pihak sekolah,” ujarnya.
Maliqa menerima perlengkapan sekolah dalam kondisi lengkap, mulai dari seragam, jilbab, sepatu, tas hingga perlengkapan penunjang lainnya. Ia bahkan menilai kualitas bahan seragam bantuan pemerintah lebih nyaman dibanding seragam yang sebelumnya dimiliki.
“Bajunya lebih adem dipakai dibanding yang saya punya,” katanya.
Namun, dirinya sempat menerima seragam dengan model lengan pendek yang tidak sesuai. Persoalan itu kemudian diselesaikan melalui penukaran oleh pihak sekolah.
“Awalnya dapat lengan pendek, terus ibu saya minta ditukarkan. Beberapa minggu kemudian diganti jadi lengan panjang,” ungkapnya.
Selain ukuran, desain tas dan sepatu yang seragam juga dikeluhkan karena sulit dibedakan antarsiswa. Maliqa mengaku lebih sering menggunakan tas bantuan dibanding sepatu karena khawatir tertukar.
“Kalau tas masih bisa dikasih tanda atau dekorasi supaya gampang dikenali. Tapi kalau sepatu susah dibedakan karena sama semua,” ujarnya sambil tertawa.
Pengalaman berbeda disampaikan siswa SMAN 16 Samarinda lainnya, Christian Naek Hamonangan Tambun. Ia mengaku ukuran sepatu yang diterimanya terasa lebih besar meskipun nomor yang diberikan sudah sesuai data awal.
“Ukuran saya 44 dan yang datang juga 44, tapi ternyata lebih besar dibanding sepatu saya sebelumnya,” katanya.
Karena tidak ingin repot melakukan pengembalian, Christian akhirnya memilih menukar sepatu dengan milik temannya yang mengalami masalah sebaliknya.
“Saya cari teman yang sepatunya kekecilan lalu ditukar. Jadi sama-sama cocok,” ujarnya.
Meski sempat mengalami kendala ukuran, Christian tetap menilai bantuan tersebut sangat berguna bagi siswa. Hampir seluruh perlengkapan yang diterima digunakan dalam aktivitas sekolah sehari-hari.
“Barang-barangnya sangat berguna. Baju dan celananya adem dipakai, tasnya ringan, sepatunya juga nyaman,” katanya.
Sementara itu, siswa lainnya, Rachmad Irfan Zaini, mengatakan kualitas produk yang diterima berada di luar ekspektasinya.
“Kualitasnya bagus banget. Bahannya bagus, sepatunya juga enak dipakai,” ujarnya.
Meski sebelumnya sudah membeli perlengkapan sekolah secara mandiri, ia tetap menggunakan tas dan sepatu dari program Gratispol hingga sekarang.
Hal serupa disampaikan siswa SMAN 14 Samarinda, Satria Jibril Surya Susanto. Ia mengatakan seluruh perlengkapan yang diterimanya sesuai ukuran dan masih digunakan untuk kegiatan sekolah sehari-hari.
“Seragamnya adem, sepatunya juga bagus. Ini yang saya pakai sekarang masih bagus,” katanya.
Menurut Satria, orang tuanya merasa cukup terbantu dengan adanya program tersebut karena biaya perlengkapan sekolah dapat ditekan.
“Orang tua senang karena saya dapat tas, sepatu, sama seragam gratis,” ujarnya.
Di sisi lain, Disdikbud Kaltim memastikan program Gratispol seragam gratis berjalan sesuai target dan tepat waktu.
Penelaah Teknis Kebijakan/PPTK Disdikbud Kaltim, Priangga, menjelaskan pemerintah sejak awal memprioritaskan kualitas produk karena perlengkapan tersebut digunakan langsung oleh siswa dalam aktivitas sehari-hari.
“Setahu kami sejak awal program berjalan hingga berakhir pada 31 Desember 2025 tidak ada persoalan. Alhamdulillah semua berjalan baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan kualitas produk diuji melalui laboratorium milik Kementerian Perdagangan, termasuk pengujian bahan konveksi di Bandung serta tas dan sepatu di Tanggulangin, Jawa Timur.
“Kami sangat mengutamakan kualitas produk karena harapan Pak Gubernur barang ini benar-benar terasa seperti hadiah bagi siswa,” katanya.
Pendataan ukuran dilakukan langsung oleh sekolah menggunakan size chart yang telah disosialisasikan sebelumnya. Data siswa kemudian diinput ke sistem Disdikbud sebelum diproses penyedia.
Priangga mengakui masih terdapat sejumlah kecil kasus barang tertukar maupun ukuran yang tidak sesuai. Namun jumlahnya dinilai sangat kecil dibanding total paket yang dibagikan.
“Dari sekitar 60 ribu paket, jumlah retur tidak sampai 100 dan semuanya sudah diselesaikan,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Disdikbud juga menyediakan layanan after sales selama tiga bulan. Sekolah diminta segera mendata apabila ada kekurangan barang, ukuran tidak sesuai, atau kerusakan produk agar dapat langsung diganti penyedia.
“Kalau ada kekecilan, kancing lepas, atau isi kemasan tertukar, semua bisa diganti. Itu bagian dari layanan garansi,” ujarnya.
Priangga juga meluruskan terkait angka Rp1 juta yang selama ini beredar. Menurutnya, angka tersebut merupakan pagu anggaran, bukan harga kontrak akhir setiap paket bantuan.
“Rp1 juta itu pagu anggaran. HPS yang kami susun pasti di bawah pagu dan penyedia menawar lagi di bawah HPS. Jadi bukan berarti harga barang per paket tepat Rp1 juta,” jelasnya.
Ia menambahkan, produksi perlengkapan dilakukan di luar Kaltim karena belum terdapat pabrik konveksi berskala besar di daerah yang mampu memproduksi puluhan ribu paket dalam waktu singkat.
“Di Kaltim belum ada pabrik dengan kapasitas sebesar itu. Waktu produksi juga hanya sekitar dua bulan, jadi memang membutuhkan perusahaan dengan mesin, SDM, dan tempat produksi yang besar,” pungkasnya.(*)
