Sangatta – Dalam upaya memperkuat sistem manajemen risiko dan pengawasan program pemerintah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengadakan Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Tematik Penurunan Stunting dan Manajemen Risiko.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, mulai Senin (4/11/2024), diadakan di Meeting Room DPPKB dan diikuti secara virtual oleh peserta melalui aplikasi Zoom.
Workshop ini dihadiri oleh 54 peserta, termasuk pejabat struktural, staf fungsional penata DPPKB, staf pelaksana, perwakilan dari berbagai perangkat daerah, serta dua kader pendata tercepat dari Kecamatan Rantau Pulung.
Acara ini juga menghadirkan auditor muda dan auditor pelaksana dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, yang mewakili Pjs Bupati Kutim Agus Hari Kesuma, menekankan pentingnya penerapan SPIP sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan.
“Pemerintah berkomitmen penuh untuk membangun sistem manajemen risiko sebagai bagian dari upaya mempercepat penurunan stunting di lingkungan masyarakat. Untuk itu, peningkatan kapasitas para pejabat dalam menerapkan manajemen risiko sangat diperlukan,” kata Achmad.
Achmad juga menegaskan bahwa setiap kegiatan pemerintah harus berorientasi pada pencapaian hasil yang jelas dan akuntabel. Ia berharap workshop ini dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan DPPKB Kutai Timur dalam menyusun, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, Achmad menyampaikan harapan kepada BPKP Provinsi Kaltim untuk terus mendampingi dan memberikan bimbingan kepada perangkat daerah terkait pelaksanaan program-program pemerintah. “Dukungan BPKP sangat dibutuhkan agar pelaksanaan program dapat lebih terarah melalui workshop dan bimbingan teknis SPIP yang diadakan saat ini,” tambahnya.
Achmad juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BPKP Kalimantan Timur dalam pelaksanaan kegiatan mereka. Dengan demikian, diharapkan seluruh program penurunan stunting yang dilakukan dapat mendukung Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) dan selaras dengan prioritas nasional di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kurnia, salah seorang perwakilan DPPKB, menjelaskan bahwa tujuan utama dari workshop ini adalah untuk memperkenalkan SPIP dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan program, serta untuk meningkatkan kapasitas SDM DPPKB.
“Pentingnya penerapan SPIP akan mendukung efektivitas program pemerintah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan,” ujar Kurnia.
“Dengan harapan besar hal mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kutai Timur, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan manajemen risiko yang efektif di lingkungan pemerintah,” harapnya.(*)
