TANJUNG REDEB, HARIAN UTAMA- Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengucapkan terima kasih kepada Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumda Air Minum Batiwakkal. pasalnya bupati telah mengambil kebijakan untuk tidak menaikkan tarif air PDAM hingga waktu yang tidak ditentukan.
Dirinya meminta direktur PDAM jangan terkesan memaksakan untuk melakukan penyesuaian tarif air PDAM ini. Pasalnya, berdasarkan Kemendagri khususnya terkait kenaikan tarif PDAM yang pertama dilakukan ialah harus adanya uji publik.
Selanjutnya ialah harus adanya survey. “Artinya dalam survey itu harus melakukan pemetaan evaluasi. kajian mana yang menengah, mana yang industri. Jadi, jelas kenaikan nya itu yang ketiga harus ada sosialisasi dan melibatkan perwakilan pelanggan-pelanggan PDAM. Yang ke empat jika ada wacana berdasarkan instruksi SK Gubernur itu boleh disatukan jika dalam satu hamparan,” ujar Madri Pani.
Madri sangat menyetujui saat melihat situasi tau kenyataan di lapangan. Bahwa, saat ini masyarakat tengah dalam ekonomi yang sangat lemah. “Begitu ekonomi masyarakat tengah meningkat keatas turun lagi kebijakan kenaikan BBM dan sehingga membuat masyarakat menjerit karena semuanya naik.
Dari harga sembako serta harga barang-barang yang lain.Menurutnya, Kalaupun ada Kenaikan ini tidak benar-benar bijak, karena mengutamakan undang-undang peraturan diatasnya tentunya melihat dampak sosial ditengah-tengah masyarakat. Undang undang tertinggi ialah bagaimana kemaslahatan terhadap masyarakat.
Dirinya mengungkapkan, keadaan dan kondisi PDAM perlu adanya evaluasi terkait keterbukaan publik tentang biaya operasional pengelolaan PDAM.
“Ini yang diinginkan masyarakat jika perlu katanya harus ada diaudit. Masyarakat tidak menolak jika ada kenaikan tapi mereka meminta ada pemangkasan operasional- operasional yang tidak ada hubungannya dengan PDAM,” Ungkapnya.
“Pada intinya kami sebagai lembaga DPRD bekerja untuk masyarakat dan berjuang untuk kemaslahatan Masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.
Alhamdulillah Bupati sebagai KPM sudah menindaklanjuti dan membatalkan kenaikan tarif PDAM, jadi kebijakan tertinggi ialah Bupatinya sebagai KPM,” Imbuhnya.
Lebih lanjut, Madri Pani menyarankan seharusnya antara KPM dengan Perumda Air Minum Batiwakkal itu harus ada kontrak kerja agar kinerja Perumda dapat dilihat dalam setiap tahunnya. “Karena jika ada ada evaluasi dalam pertahunnya tidak ada signifikan perubahan. Maka kita boleh mengganti, demi berjalannya secara profesional pengelolaan PDAM tersebut dan itu wajib.
Hal itu disampaikan oleh kemendagri dan berdasarkan hasil kunjungan kami beberapa waktu lalau ke Kemendagri. Jadi, kalau saya berbicara selalu mengingatkan pemerintah daerah. Jangan dilihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang saya sampaikan itu berdasarkan data fakta dan regulasi yang sebenarnya Ini berbicara tentang kebenaran bukan pembenaran,” Pungkas Madri Pani. (Rizal).
