Samarinda – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan untuk Triwulan III tahun 2024 di Aston Hotel dan Convention pada Jumat (1/11/2024).
Rapat ini dihadiri oleh seluruh camat di Kutim dan menekankan pentingnya koordinasi menjelang pemilihan kepala daerah serta program strategis lainnya.
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, H M Agus Hari Kesuma (AHK), membuka acara dengan menekankan bahwa Rakor ini merupakan momentum evaluasi dan konsolidasi program kerja di tingkat kecamatan.
“Rakor ini menjadi kesempatan bagi para camat untuk menilai capaian kinerja sekaligus mempersiapkan langkah-langkah baru di November. Kita harus siap menghadapi tantangan pilkada dan memitigasi potensi konflik sosial, terutama di wilayah perbatasan Kutai Timur-Bontang yang sering kali rawan saat pilkada,” ujarnya, menekankan pentingnya stabilitas di tahun politik.
Agus juga mengarahkan para camat untuk fokus pada penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akurat. Ia memberikan perhatian khusus kepada Dusun Sidrap, yang berpotensi menimbulkan permasalahan administratif terkait pemilih ganda.
“Profesionalisme ASN harus tetap terjaga, jauh dari politik praktis,” tegasnya, menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara di tengah persiapan pilkada.
Selain membahas persiapan pilkada, Rakor juga mengangkat isu pembangunan fasilitas pendukung di area perbatasan.
Pjs Bupati Kutim menugaskan Camat Teluk Pandan dan Camat Kombeng untuk melakukan survei lokasi yang direncanakan sebagai tempat pembangunan rest area di perbatasan Kutai Kartanegara dan Berau.
Rest area ini diharapkan dapat memfasilitasi transportasi lintas wilayah dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melintas.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim, Trisno, menambahkan bahwa Rakor ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam mencapai target pembangunan.
“Rakor ini bukan sekadar untuk memastikan program berjalan, tetapi juga untuk menyelaraskan administrasi keuangan, yang sudah mencapai 60 persen dan ditargetkan 90 persen di akhir 2024,” ungkap Trisno, menekankan pentingnya koordinasi triwulanan.
Trisno juga menjelaskan bahwa dalam Rakor tersebut dibahas berbagai kendala yang dihadapi kecamatan, seperti akses infrastruktur dan tantangan administrasi. “Rakor ini adalah ruang bagi para camat untuk berbagi tantangan dan menyelaraskan langkah-langkah penyelesaian,” tambahnya, menunjukkan komitmen untuk mencari solusi lintas wilayah.
Di akhir Rakor, Trisno menekankan pentingnya pembagian tugas yang merata di setiap kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. “Optimalisasi pelaksanaan tupoksi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat di seluruh kecamatan,” ujarnya, menegaskan pentingnya kualitas pelayanan publik.
Rakor yang digelar Pemkab Kutim ini diharapkan dapat memperkokoh sinergi antar-camat dalam rangka memastikan tujuan pembangunan tercapai. Selain itu, Rakor ini juga dipandang krusial dalam persiapan pemekaran desa yang kini menanti instruksi dari Gubernur Kaltim, serta menjadi langkah awal menyongsong tahun politik yang semakin dekat.(*)
