TANJUNG REDEB, HARIAN UTAMA-Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi P Mangunsong angkat bicara terkait permasalahan kekurangan tenaga pendidik di beberapa sekolah di Bumi Batiwakkal sebutan untuk Kabupaten Berau.
Rudi meminta Pemkab Berau segera menemukan solusi penyelesaiannya, mengingat pemberlakuan penghapusan tenaga honorer yang akan dilakukan pemerintah juga akan menambah jumlah kekurangan tenaga pendidik tersebut.
“Masih banyak tenaga pendidik kita yang berstatus honorer. Kalau benar-benar dihapuskan tenaga honorer akan menimbulkan masalah baru yaitu kekurangan tenaga pendidik,” Ucap Rudi.
Dikatakannya, bahwa pihaknya selaku legislatif yang memiliki tupoksi dalam melakukan pengawasan, meminta Pemkab Berau melalui Dinas Pendidikan (Disdik) untuk pendataan berapa jumlah tenaga pendidik yang ada saat ini dan berapa tambahan guru yang dibutuhkan untuk seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Berau.
“Permasalahan Ini harus segera diselesaikan. Jangan sampai ini menjadi masalah serius. Khususnya kurangnya tenaga pendidik di daerah pedalaman” tegasnya.
Dirinya pun mengajak Pemkab Berau untuk bersama-sama mencarikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan status tenaga pendidik yang masih tenaga honorer agar dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Harus betul-betul dipilih mana yang memang pantas diperjuangkan untuk menjadi P3K. Saat ini yang paling dibutuhkan adalah tenaga pendidik,” tuturnya.
Rudi juga mengakui, Kekurangan guru ini karena pembukaan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas baru dan pensiun setiap tahun yang tidak diimbangi dengan rekrutmen CPNS.
“Jadi setiap tahunnya kita memerlukan tambahan guru. Salah satunya adalah dengan mengusulkan rekruitmen P3K formasi guru. Jadi perlu kesiapan anggaran daerah untuk gaji tenaga P3K tersebut,” terangnya.
Lebih lanjut ia menambahkan memang adanya larangan untuk menerima tenaga pendidik status honorer juga menjadi kendala untuk menambah tenaga guru. Namun masih bisa dicarikan solusinya yang tepat bersama-sama seperti mengusulkan permasalahan tersebut ke Pemerintah Provinsi Kaltim atau pemerintah pusat.
“Mari kita pikirkan bersama-sama dan temukan solusi yang tepat agar kita dapat mengantisipasi kekurangan tenaga pengajar di Bumi Batiwakkal ini,” tandasnya. (Rizal/adv).