Sangatta – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah meraih berbagai penghargaan yang membanggakan pemerintah dan masyarakat. Namun, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Agusriansyah Ridwan, menekankan bahwa penghargaan ini harus lebih dari sekadar simbol prestasi. Menurutnya, penghargaan yang diraih perlu dianalisis secara mendalam untuk dijadikan dasar dalam peningkatan prestasi dan perbaikan teknis di berbagai sektor.
“Saya pernah menyampaikan, penghargaan-penghargaan yang sudah didapatkan itu harusnya dianalisis secara teknis, sehingga muncul aktivitas perencanaan program dalam mitigasi termasuk tindaklanjut dari penganugerahan itu,” ujar Agusriansyah.
Ia menambahkan bahwa penghargaan yang diterima Kutim seharusnya menjadi titik awal untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan capaian daerah. “Secara dasar kita sudah dapat poin, tapi ini perlu dipertahankan, bahkan perlu ditingkatkan,” tambahnya.
Selain membahas penghargaan, Agusriansyah juga mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang mempersiapkan aturan baru yang berkaitan dengan hak-hak disabilitas. Aturan ini akan memastikan bahwa kaum disabilitas mendapat ruang yang layak dalam masyarakat, sebagaimana yang telah dilakukan dengan perlindungan anak, perempuan, dan pengarusutamaan gender.
“Ruang disabilitas lagi ramai, apakah kita buat nanti perdanya sendiri atau gimana. Perlindungan anak sudah, perlindungan perempuan sudah. Pengarusutamaan gender sudah. Tinggal disabilitas. Ini memang sedang dibicarakan teman-teman untuk dituangkan dalam bentuk aturan,” kata Agusriansyah.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung tentang pentingnya perencanaan pembangunan di Kutim yang dilakukan secara teknokratis. Menurutnya, perencanaan yang matang dan didukung oleh sistem informasi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat membantu mengarahkan anggaran untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
“Kedepan kita berharap dari empat saluran perencanaan pembangunan harusnya saluran teknokrat itu lebih banyak. Karena teknokrat punya renja dan Renstra capaian. Kalau tidak disupport maka renja dan Renstra-nya tidak bisa tercapai,” tuturnya.
Agusriansyah juga menekankan bahwa sistem SIPD saat ini membantu memastikan bahwa program yang diprioritaskan benar-benar sesuai dengan visi misi daerah dan tidak sekadar ditentukan secara bebas tanpa dasar yang kuat.
“Dengan sistem SIPD, itu saluran Musrenbang, Pokir dan topdown itu diarahkan dalam rangka memenuhi rencana program SKPD. Jadi sekarang kita sudah tidak bebas menentukan program apa. Ini juga cara mengurangi pengalokasian anggaran yang tidak masuk visi misi kepala daerah,” pungkasnya. (adv)
