Sangatta – Yan Ipui, anggota DPRD Kutai Timur, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kelambatan program Sarana dan Prasarana (Sapras) di beberapa sekolah. Meskipun diharapkan bahwa Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa (SPA) online dapat memperlancar proses Sapras, namun kenyataannya menunjukkan sebaliknya dengan keterlambatan yang signifikan.
“Diharapkan LPSE dan SPA online mempercepat, tetapi yang terjadi justru keterlambatan yang cukup mencolok,” Yan menjelaskan usai rapat paripurna di kantor DPRD Kutim.
Yan menyoroti bahwa beberapa proyek Sapras di sekolah-sekolah belum terealisasi meskipun kontraktor telah siap karena terkendala kelengkapan data administrasi yang belum selesai.
“Kontraktor menyebutkan bahwa ini masih menunggu karena harus melengkapi semua data administrasi yang belum lengkap,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yan juga mendapatkan informasi bahwa Dinas Pekerjaan Umum (PU) akan kembali menggunakan proses manual untuk mempercepat penyerapan anggaran. Namun, ia ingin memastikan kebenaran informasi tersebut dengan melakukan pengecekan langsung di setiap dinas terkait.
“Kami ingin memastikan fakta terkait penggunaan sistem manual di dinas terkait demi kelancaran penyerapan anggaran. Situasi seperti ini dapat berpotensi menyebabkan terhambatnya penyerapan anggaran,” paparnya.
Yan menegaskan komitmennya untuk memeriksa informasi tersebut dengan mendatangi dinas terkait, dengan harapan menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam program Sapras di Kutai Timur.
“Ini informasi yang kami dapat, dan kami akan memastikan kebenarannya di dinas terkait apakah sistem manual dapat diterapkan,” ungkapnya. (hu02)