Sangatta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Arfan, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap rendahnya serapan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Menurut Arfan, situasi ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menyebabkan penundaan pengerjaan sejumlah infrastruktur penting.
“Secara pribadi saya agak khawatir, bulan lima kok belum jalan,” ujar Arfan dalam wawancara dengan media beberapa waktu lalu.
Kekhawatiran Arfan beralasan, mengingat beberapa program yang dirancang untuk meningkatkan pelayanan publik belum terealisasi. Sebagai politisi dari Partai Nasdem, Arfan menyebutkan bahwa pihaknya telah memanggil beberapa dinas terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), untuk mendiskusikan rendahnya serapan anggaran.
“Kepala dinas PUPR-nya optimis seluruh program Pemkab Kutim di tahun ini dapat terealisasi hingga akhir Desember 2024. Kita doakan semoga itu dapat terwujud,” ungkap Arfan.
Ia juga berharap agar tidak terjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) seperti tahun 2023, di mana SiLPA Kutai Timur mencapai Rp 1,6 triliun. Hal ini, menurutnya, menjadi pengingat bahwa anggaran yang tidak terserap akan berdampak negatif pada pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita berharap tahun ini jangan lagi ada SiLPA. Semoga saja, seluruh program dan infrastruktur dapat berjalan di bulan 6 hingga Desember 2024,” tambahnya.
Lebih lanjut, Arfan menegaskan bahwa DPRD Kutim terus mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim untuk memaksimalkan serapan anggaran dan menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang berpengaruh langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami di DPRD Kutim selalu mensupport, mendukung, dan mendorong Pemerintah untuk segera menuntaskan pembangunan infrastruktur ataupun program yang berdampak langsung kepada masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
