SANGATTA – Basti Sanggalangi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), merespons keluhan masyarakat terkait antrian panjang dalam pengisian bahan bakar minyak (BBM) di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Sangatta dan sekitarnya.
Basti menegaskan perlunya respons cepat dari semua pihak terkait dalam menangani masalah ini.
“Ada sebuah tim yang telah dibentuk oleh pemerintah, tim terpadu yang bertugas mengawasi kebutuhan masyarakat akan BBM,” ujar Basti pada Selasa (7/11/2023).
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah sudah membentuk tim terpadu dengan Surat Keputusan (SK) resmi. Tim tersebut terdiri dari kepolisian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Satpol-PP.
“SK-nya sudah ada dan telah diberikan kepada tim terpadu yang akan bekerja sama dengan kelompok pengemudi truk. Mereka harus bertindak cepat untuk mengevaluasi antrian BBM, terutama di Sangatta. Ini harus dilakukan, jangan hanya memegang SK tapi tidak ada tindakan nyata. Kita tidak ingin masalah ini berujung pada konflik yang tidak perlu,” paparnya.
Basti juga menyarankan agar pihak terkait mengadakan musyawarah dengan pemilik SPBU dan kelompok pengemudi untuk menyampaikan bahwa pemerintah tidak menghalangi upaya masyarakat (pengetap) untuk mencari penghidupan.
“Namun, para pengetap ini harus mematuhi aturan, tidak boleh keluar masuk SPBU dalam satu hari dengan mengganti plat kendaraan untuk mengisi BBM. Konsistenlah dalam aturan ini,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa penertiban para pengetap BBM harus dilakukan dengan mencatat nomor plat kendaraan, membatasi jumlah pengisian BBM per hari, dan membatasi pengisian BBM di satu SPBU saja. Selain itu, ia meminta Disperindag untuk segera melakukan inspeksi mendadak terkait harga BBM seperti solar dan pertalite yang dijual oleh pedagang eceran dengan harga yang tidak wajar, bahkan dua kali lipat atau lebih.
“Kita perlu memperhatikan harga solar yang di SPBU Pertamina dijual sekitar enam ribu rupiah, sementara di luar bisa mencapai 12 ribu rupiah, dua hingga tiga kali lipatnya. Pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi masalah harga BBM yang tidak masuk akal ini,” pungkasnya. (hu02)