Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke-27 untuk membahas Pandangan Umum (Pandum) Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023.
Dalam rapat tersebut, Fitriyani, anggota DPRD Kutim yang mewakili Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyampaikan pentingnya Rapat Paripurna ini sebagai salah satu kewajiban konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, peningkatan realisasi anggaran pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah dapat memperkuat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kutai Timur.
“Pendapatan daerah yang sah diharapkan dapat lebih ditingkatkan di berbagai sektor, terutama sektor yang belum tersentuh. Agar dapat lebih meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Fitriyani saat menyampaikan Pandum Fraksi PPP di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutim, Kamis (13/6/2024).
Fitriyani memaparkan bahwa realisasi Pendapatan Belanja Daerah tahun 2023 mencapai Rp7,54 triliun, yaitu 84,18% dari total anggaran belanja sebesar Rp8,96 triliun yang digunakan untuk belanja operasi dan belanja modal. Ia berharap realisasi pendapatan tersebut dapat memacu pembangunan di Kutim, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di lingkungan masyarakat.
Fraksi PPP juga menyoroti pentingnya peningkatan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan investasi modal jangka panjang pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Diharapkan dapat ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal, sehingga dapat menimbulkan kesejahteraan di masyarakat,” tegasnya.
Fitriyani menekankan perlunya keterpaduan dan sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif dalam upaya menyatukan kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutim. Ia juga berharap proses pengawasan yang dilakukan oleh legislatif terhadap kebijakan eksekutif dapat berjalan lancar.
“Harapan Fraksi kami dan seluruh anggota DPRD Kutim, semua proses tersebut dapat berjalan dengan lancar, sehingga tidak akan mengakibatkan tertundanya realisasi janji visi misi politik Bupati dan Wakil Bupati yang telah tercantum dalam RPJMD 2021-2026,” pungkasnya.
