HarianUtama.com Sangatta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Timur (Kutim) Tahun Anggaran 2023, Hepnie Armansyah, menyoroti tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dalam laporan keuangan daerah sebagai indikasi ketidakmampuan pemerintah dalam menyerap anggaran yang tersedia. Hepnie mengungkapkan bahwa Silpa yang tinggi mengindikasikan bahwa anggaran yang ada tidak dimanfaatkan secara optimal, sehingga merugikan masyarakat.
“Saya selalu menekankan pentingnya memanfaatkan anggaran pada tahun yang sama. Dengan adanya Silpa, terpaksa anggaran tersebut harus ditunda hingga tahun berikutnya. Meskipun uangnya tidak ke mana-mana, seharusnya anggaran itu dihabiskan atau dimaksimalkan penyerapannya,” ujar Hepnie dalam keterangannya baru-baru ini.
Hepnie menyatakan bahwa Silpa merupakan cerminan buruk dari kinerja dan perencanaan pemerintah daerah.
“Ini menunjukkan betapa buruknya kinerja kita dalam merencanakan penggunaan anggaran. Kita tidak bisa merencanakan dengan baik bagaimana mengalokasikan dan memanfaatkan anggaran tersebut,” tambahnya.
Dia juga menyayangkan kondisi ini, terutama mengingat bahwa infrastruktur di Kutim belum memadai. Menurut Hepnie, anggaran yang ada seharusnya dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi infrastruktur.
“Ini adalah masalah yang telah terjadi selama dua tahun berturut-turut. Dengan anggaran yang ada, seharusnya kita bisa lebih baik dalam hal infrastruktur,” ujarnya.
Meskipun begitu, Hepnie mengapresiasi adanya kenaikan anggaran yang signifikan pada APBD Kutim, dari 4,3 triliun menjadi sekitar 9 triliun pada tahun 2023.
“Tahun ini sepertinya akan ada kenaikan lagi. Kita berharap di tahun 2024 tidak ada Silpa lagi. Fokus utama kami adalah menghindari Silpa di tahun mendatang,” tegasnya.
Ironisnya, selain memiliki Silpa, Kutim juga menghadapi utang pada pihak ketiga, yang menunjukkan kurangnya kemampuan daerah dalam mengelola APBD dan administrasi.
“Ada SKPD/OPD yang memiliki utang dan Silpa pada tahun yang sama. Ini jelas menunjukkan lemahnya pengelolaan dan administrasi keuangan daerah,” jelas Hepnie.
Dengan sorotan ini, Hepnie berharap agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja dan perencanaan anggaran untuk memastikan penggunaan yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang. (Adv)
