Sangatta – Permasalahan sampah terus menjadi isu krusial yang membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). Data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutim menunjukkan bahwa pada tahun 2023, volume sampah di wilayah tersebut mencapai 120 juta ton.
Menanggapi hal ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Jimmi, menyatakan bahwa DLH Kutim sebelumnya telah mengumumkan rencana untuk mengubah sampah menjadi Energi Baru Terbarukan (EBT). Selain itu, pemerintah berencana merelokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ke lokasi yang lebih representatif dan membangun TPA baru dengan sistem sanitary landfill.
“Namun, sampai saat ini masih belum terealisasi. Rencana tersebut harus memiliki kajian yang matang,” ujar Jimmi kepada awak media beberapa waktu lalu.
Jimmi mengungkapkan bahwa program EBT belum dapat berjalan maksimal karena perawatan yang tidak dilaksanakan dengan baik. Salah satu kendalanya adalah besarnya biaya yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur program tersebut. Selain itu, DLH Kutim belum mampu mempresentasikan program ini dengan baik.
“Diperkirakan biayanya besar karena infrastrukturnya harus dibangun dari dasar, dan kami juga belum melihat DLH bisa mempresentasikannya,” jelasnya.
Sebagai anggota Komisi C DPRD Kutim, Jimmi juga menyoroti bahwa anggaran yang tersedia saat ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan program tersebut.
“Jika dibandingkan dengan TPA yang ada di Balikpapan, kawasan TPA Kutim memiliki 5 hektare lebih luas daripada Balikpapan yang hanya memiliki luas kawasan 9 hektare. Tentu Kutim membutuhkan biaya yang lebih besar,” ungkap Jimmi.
Jimmi menekankan bahwa saat ini fokus anggaran APBD masih terpusat pada pengembangan infrastruktur di semua kecamatan di Kutim, sehingga rencana pembangunan program EBT harus disusun dengan cermat agar bisa dimasukkan dalam APBN.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, perlu adanya kolaborasi antara DPRD dan DLH untuk menemukan solusi efektif dalam mengatasi masalah ini.
“Kita masih kekurangan orang untuk mengelola itu. Jadi, yang kita perlukan adalah siapa yang mau bergerak di ruang itu,” terangnya.
Lebih lanjut, Jimmi menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan DLH dalam mencari solusi pengolahan sampah agar dapat bermanfaat bagi masyarakat Kutai Timur.
“Kita bersama DLH akan berupaya mencari orang-orang yang mampu mengelola dan merencanakan pembangunan ini dengan baik,” pungkasnya. (Adv)
