banner 1024x768banner 1024x768banner 1024x768banner 1024x768

Ketua DPRD Kutai Timur Segera Gelar RDP untuk Awasi Penyerapan Anggaran 2024

HarianUtama.com Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah mempersiapkan langkah serius dalam mengawasi penyerapan anggaran tahun 2024 dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai lesu dalam penyerapan anggaran tersebut.

Adapun OPD yang akan dipanggil termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim), serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutim.

Dasar pemanggilan ketiga dinas tersebut adalah untuk memberikan penjelasan terkait lambatnya pelaksanaan pekerjaan dan program yang telah disepakati.

Ketua DPRD Kutim, Joni, menjelaskan alasan di balik pemanggilan ini, terutama fokus pada Dinas PUPR yang telah menuai kritik karena lambatnya pelaksanaan proyek-proyek multiyears contract (MYC) sejak akhir tahun 2023.

“Kita akan panggil dan minta konfirmasi, kenapa sampai sekarang belum jalan proyek 2024 ini? Kalau Dinas PU kita akan tanyakan soal proyek multiyears, kita minta progresnya sudah sampai di mana dan berapa uang yang sudah dikeluarkan,” ujar Joni pada Kamis (06/06/2024).

Menyadari pentingnya pengawasan langsung, Joni juga menegaskan bahwa sebelum memasuki pembahasan anggaran perubahan 2024, DPRD akan turun ke lapangan untuk memeriksa pelaksanaan proyek MYC.

“Kalau kita hanya minta data dan tidak melakukan sidak ke lapangan, kan bahaya juga. Kita DPRD sebagai pengawasan, mau tidak mau harus jeli sekarang ini,” tegasnya.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga mengungkapkan bahwa melalui sidak langsung ke lokasi proyek MYC, DPRD dapat menghitung persentase pekerjaan dan memastikan keseimbangan antara anggaran yang dikeluarkan dengan progres pekerjaan.

“Nantikan bisa kita kalkulasikan, anggaran sekian, persentase pekerjaan sekian. Artinya balance atau tidak, antara anggaran yang dikeluarkan dengan progres pekerjaannya. Kalau itu tidak balance, nanti kita pertimbangkan, kalau minta anggaran tambahan di APBD Perubahan,” pangkasnya. (*/A)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *