Sangatta – Belum lama ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menerima penghargaan Kak Seto Award dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) untuk kategori Pelopor dan Pelaksana Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
Namun, di balik pencapaian tersebut, masih ada sejumlah kekhawatiran terkait kurangnya pendampingan dan perlindungan kesejahteraan anak yang diupayakan oleh pemerintah, yang menjadi topik hangat di masyarakat.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, kasus kekerasan dan asusila terhadap anak di bawah umur sering kali menjadi perhatian aparat kepolisian. Selain itu, masih ditemukan anak-anak di bawah umur yang beraktivitas di sejumlah titik di jalan poros Kutim.
Menyikapi hal ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Joni, memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut.
“Kita berharap penghargaan yang didapat oleh Bupati, penerapannya bisa lebih maksimal terlihat di masyarakat, khususnya perlindungan anak di bawah umur,” ujar Joni, Rabu (29/5/2024).
Joni menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutim harus mengimplementasikan penghargaan yang telah diraih tersebut dengan maksimal. Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak lengah sehingga penghargaan ini tidak menjadi sia-sia.
“Karena bagaimanapun, kita sudah dapat penghargaan, jadi jangan sampai penghargaan ini terciderai,” tegasnya.
Politisi PPP itu juga berharap agar LPAI dapat membantu memberikan sosialisasi dan masukan kepada para orang tua di Kutim, sehingga hubungan antara orang tua dan anak bisa lebih harmonis.
Menurutnya, komunikasi yang baik antara orang tua, anak, dan instansi pemerintahan terkait akan menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
“Sebagai orang tua harus bisa memberikan perhatian yang lebih kepada anak, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya pemerintah juga harus ikut berpartisipasi dalam hal ini,” ungkapnya.
“Saya berharap dinas terkait dapat memberikan tindak lanjut agar ke depan hal yang tidak diinginkan tidak terjadi lagi,” tambahnya.
Terakhir, Joni mendorong agar pencapaian yang telah diraih Pemkab Kutim saat ini tidak menghentikan upaya untuk terus meningkatkan kualitas pemerintahan.
“Jadi jangan dijadikan tolak ukur rasa kepuasan dari hasil kinerja yang sudah berjalan, tapi tingkatkan kualitas kerja,” pungkasnya. (Adv)
