banner 1024x768 banner 1024x768 banner 1024x768 banner 1024x768

Pembangunan di Kutim Lambat, Joni: Luas Wilayah dan Infrastruktur Jadi Faktor Utama

HarianUtama.com Sangatta -Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Joni, memberikan klarifikasi mengenai tuduhan lambatnya pembangunan di wilayah tersebut, meski anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mencapai hampir 10 triliun rupiah pada tahun 2024, tepatnya 9,1 triliun. Penilaian bahwa pembangunan Kutim berjalan lambat sering kali muncul, mengingat besarnya APBD yang dimiliki.

Dalam pernyataan yang disampaikan baru-baru ini, Joni menjelaskan bahwa luas wilayah Kutim, yang hampir setara dengan Provinsi Jawa Barat, menjadi salah satu faktor utama di balik keterlambatan pembangunan.

“Banyak orang yang mungkin tidak memahami betapa luasnya Kutim. Jika kita berkeliling, waktu seminggu pun tidak cukup untuk melakukannya lewat darat. Anggaran sebesar itu, misalnya saja 5 triliun, hanya cukup untuk separuhnya saja. Sisanya digunakan untuk pembayaran gaji dan berbagai kebutuhan lainnya,” ungkap Joni.

Joni, yang merupakan politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mengungkapkan bahwa luas wilayah Kutim hampir sama dengan Provinsi Jawa Barat, yang memiliki area seluas 37.040 km², sedangkan Kutim seluas 35.747,50 km².

“Luas Kutim itu seperti Jawa Barat. Di sana, sebagai provinsi, terdapat 18 kabupaten dan 9 kota. Sementara kita hanya kabupaten dengan 18 kecamatan. Jika dibandingkan, memang terlihat bahwa pembangunan di sini terasa lebih lambat,” tambahnya.

Menurut Joni, salah satu perbedaan signifikan adalah infrastruktur.

“Infrastruktur di Jawa Barat sudah banyak yang dibangun sejak dulu, jadi tidak perlu lagi membangun dari awal. Sementara di Kutim, banyak daerah yang masih harus dibenahi dan ada banyak wilayah yang masih berupa lumpur,” paparnya.

Joni juga menekankan bahwa penilaian terhadap lambatnya pembangunan yang hanya didasarkan pada besaran angka anggaran tidak sepenuhnya tepat.

“Seringkali, penilaian hanya melihat angka besar tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan. Sebagian besar anggaran digunakan untuk pembayaran gaji dan masih banyak infrastruktur yang perlu dibenahi,” tutupnya. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *