Sangatta – Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur mencatat penurunan luas panen padi secara signifikan di berbagai wilayah. Pada tahun 2023, dengan total hanya 57,08 ribu hektare dibandingkan 64,97 ribu hektare pada tahun sebelumnya. Penurunan sekitar 7,8 ribu hektare atau setara 12 persen ini menjadi perhatian pemerintah daerah dan nasional.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kutai Timur, David Rante, mengatakan bahwa penurunan ini menimbulkan tantangan serius bagi ketahanan pangan di daerah tersebut. Untuk itu, DPRD telah berkoordinasi dengan berbagai instansi guna menyusun langkah strategis mengatasi masalah ini.
“Kita butuh waktu untuk melaksanakan program ketahanan pangan ini,” ungkap David saat diwawancarai di Kantor DPRD Kutim, Selasa (05/11/2024).
David optimis bahwa program ketahanan pangan yang dirancang secara komprehensif akan mampu membawa dampak positif bagi stabilitas pangan, meskipun membutuhkan waktu untuk implementasi yang efektif. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan ini, terutama melalui kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kita tunggu langkah-langkah yang akan diambil oleh Presiden Prabowo, terutama terkait kebijakan ketahanan pangan nasional,” tambahnya.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak, diharapkan penurunan luas panen ini dapat segera diatasi.
