Kutai Timur – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Joni, baru-baru ini melakukan kunjungan ke Jalan Eks. Logging KM.10, Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon. Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk melakukan survei lokasi guna renovasi Masjid Baiturrahim yang telah lama diusulkan oleh warga setempat.
Dalam pertemuan dengan pengurus masjid, Joni menyampaikan rasa syukur karena telah berkesempatan bertemu dengan mereka dan mendengarkan usulan warga terkait renovasi masjid. Ia berharap usulan tersebut dapat segera direalisasikan melalui dana aspirasi DPRD.
“Kami berharap segera dapat melaksanakan rehabilitasi atap masjid ini, dan semoga hasil dari aspirasi kami dapat bermanfaat bagi masyarakat di sini,” ucap Joni dengan penuh optimisme.
Respon terhadap kunjungan Ketua DPRD ini sangat positif. Imam Masjid Baiturrahim, Heri Heriawan, mengucapkan terima kasih kepada Joni dan anggota dewan yang telah mendengarkan usulan warga terkait renovasi masjid.
“Dengan senang hati kami menyambut baik pelayanan aspirasi dari Bapak Joni, anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Terima kasih banyak atas perhatian dan dukungannya,” ungkap Heriawan.
Sebagai pengurus masjid, Heriawan juga berharap agar renovasi dapat segera dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Ia menyampaikan terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kerja keras yang telah dilakukan.
Renovasi Masjid Baiturrahim ini diharapkan dapat memberikan peningkatan fasilitas yang lebih baik bagi warga setempat dalam menjalankan ibadah. Dengan dukungan dari DPRD melalui dana aspirasi, diharapkan proyek renovasi ini dapat segera dimulai dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kutai Timur.
DPRD Kabupaten Kutai Timur berkomitmen untuk terus mendengarkan dan melayani aspirasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan hidup warga. Kunjungan Joni dan rencana renovasi Masjid Baiturrahim merupakan contoh nyata dari komitmen tersebut, yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan yang lebih inklusif.(hu02)
