Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Yan, mengungkapkan kekhawatirannya terkait rendahnya penyerapan anggaran meskipun Kabupaten Kutai Timur telah menerima anggaran yang cukup besar dalam dua tahun terakhir. APBD 2023 sebesar Rp9,7 triliun dan APBD 2024 mencapai Rp9,1 triliun, namun masalah Sisa Lebih Anggaran (Silpa) yang tidak terserap berpotensi menghambat pemanfaatan anggaran untuk pembangunan yang diperlukan.
Yan mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap proses pelaksanaan pembangunan. Ia mengingatkan bahwa meskipun anggaran besar telah disediakan, banyak pekerjaan yang menggunakan anggaran murni belum berjalan sesuai rencana, bahkan sudah memasuki pertengahan tahun.
“Sampai saat ini pekerjaan yang menggunakan anggaran murni juga belum berjalan semua, padahal ini sudah mau masuk pertengahan tahun,” ujar Yan.
Dia menekankan bahwa rendahnya penyerapan anggaran tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, mengingat alokasi anggaran yang berasal dari dana bagi hasil pemerintah pusat biasanya diterima saat pembahasan anggaran perubahan.
Yan menganggap bahwa kejadian ini harus menjadi pelajaran penting untuk mencari solusi guna mencegah terulangnya masalah yang sama di masa mendatang.
“Kita harus belajar bersama dari kejadian ini. Jangan sampai masalah ini terus berulang. Kita juga harus segera mencari solusi untuk mengantisipasi masalah ini, dan secepatnya pemerintah harus mengambil langkah tegas,” pungkasnya. (Adv)
