Sangatta -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yan, menyampaikan bahwa sebanyak 177 usulan telah diterima dari aspirasi masyarakat untuk rencana pembangunan pada tahun anggaran 2025. Namun, dari jumlah tersebut, 33 usulan tidak disetujui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim dengan berbagai alasan.
“Dari 177 usulan tersebut, ada 33 usulan yang tidak diterima oleh Bappeda dengan berbagai alasan, salah satunya terkait urgensinya. Dan yang paling banyak sektor Pertanian yang di tolak, meskipun kita yang turun ke lapangan dan melihat usulan itu penting, tapi mereka menganggap belum, ya sudah kita terima saja,” ujarnya.
Meskipun usulan di sektor pertanian dinilai penting oleh DPRD setelah melalui peninjauan langsung di lapangan, Bappeda beranggapan bahwa beberapa usulan tersebut belum dianggap mendesak untuk direalisasikan.
Yan menambahkan bahwa sebagian besar usulan yang masuk berasal dari sektor infrastruktur, terutama di Daerah Pemilihan (Dapil) tempatnya bertugas. Selain itu, terdapat pula usulan di sektor pertanian, perkebunan, pengembangan budaya, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Terutama di Dapil saya, rata-rata peningkatan jalan, semenisasi, termasuk usulan jalan usaha tani dan pembuatan parit,” lanjutnya.
Sebagai anggota DPRD, Yan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menolak usulan dari masyarakat, bahkan jika aspirasi tersebut berasal dari luar dapilnya. Menurutnya, tugas DPRD adalah menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat hingga dapat direalisasikan, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Kalau saya berfikir, kami kan wakil rakyat yang mempunyai tugas menampung aspirasi dan menjadi kepanjangan tangan rakyat. Jadi, apapun yang disampaikan harus kita terima, dan coba kita akomodir. Selama itu tidak bertentangan dengan aturan dan perundang-undangan, kenapa tidak,” pungkas Yan. (Adv)
