Sangatta – Persoalan blank spot atau kawasan tanpa jaringan internet di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus menjadi perhatian serius, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir. Kondisi ini menjadi kendala bagi masyarakat dalam mengakses informasi, berkomunikasi, serta mendukung sektor pendidikan dan ekonomi.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Yusri Yusuf, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Ia menyoroti bahwa banyak desa di Daerah Pemilihan (Dapil) II, seperti Bengalon dan Tepian Langsat, yang masih tidak terjangkau jaringan internet maupun telepon.
“Di wilayah Dapil II saya, masih banyak desa tanpa sinyal internet. Bahkan, ada desa yang untuk sinyal telepon saja tidak ada. Ini sangat menyulitkan masyarakat,” ungkap Yusri Yusuf saat ditemui di Kantor DPRD Kutim.
Yusri menjelaskan bahwa di beberapa lokasi seperti Tepian Langsat, masyarakat harus menempuh jarak hingga 10-15 kilometer ke Hambur Batu untuk mendapatkan sinyal telepon, apalagi internet. Situasi ini dinilai sangat merugikan, terutama bagi pelajar, pekerja, dan pelaku usaha yang membutuhkan koneksi internet untuk aktivitas sehari-hari.
“Di daerah seperti Tepian Langsat ke Hambur Batu, tidak ada sinyal sama sekali. Warga berharap besar agar pemerintah segera memperbaiki jaringan di wilayah ini,” tambahnya.
Sebagai anggota Komisi B DPRD Kutim, Yusri menegaskan pentingnya menjadikan penyelesaian masalah blank spot sebagai prioritas utama Pemkab Kutim. Ia menilai keterbatasan akses informasi dan komunikasi dapat memperburuk kesenjangan pembangunan di daerah, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.
“Jika masalah ini dibiarkan, masyarakat kita akan semakin tertinggal. Ini harus jadi PR besar bagi pemerintah untuk segera diselesaikan,” tegas Yusri.
Yusri mendorong Pemkab Kutim untuk bekerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi guna memperluas cakupan jaringan internet di seluruh wilayah. Selain itu, ia juga mengusulkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang lebih memadai untuk mendukung akses komunikasi di daerah terpencil.
“Pemerintah perlu menggandeng pihak penyedia layanan dan mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Ini langkah penting untuk memastikan tidak ada lagi daerah yang terisolasi,” pungkasnya.
